Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara resmi mengumumkan penghentian operasional Jembatan Eko Maulana Ali Suroso (Emas) yang terletak di Pangkalpinang. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan berbagai faktor teknis dan ekonomis. Gubernur Hidayat Arsani menyatakan bahwa jembatan ikonik tersebut tidak akan lagi difungsikan untuk lalu lintas darat.

Menurut Gubernur Hidayat, langkah ini diambil untuk mendukung kelancaran pelayaran kapal di wilayah tersebut, yang memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian daerah. Posisi jembatan akan dibiarkan terbuka permanen untuk memastikan kapal dapat melintas tanpa hambatan. "Mohon maaf kepada warga Bangka Belitung, selama lima tahun saya menjabat ini, posisi jembatan akan selalu dibuka bagian tengahnya," ujar Hidayat saat meninjau alur Pelabuhan Pangkalbalam.

Gubernur Hidayat menjelaskan lebih lanjut bahwa biaya operasional jembatan, yang mencapai Rp 1,6 miliar per tahun, menjadi salah satu pertimbangan utama. Selain itu, ketersediaan suku cadang untuk sistem hidrolik jembatan juga menjadi masalah. Komponen hidrolik jembatan tidak lagi diproduksi sehingga berisiko macet dan rusak. Kondisi ini dapat menyebabkan jembatan tidak dapat dioperasikan sama sekali, yang akan menghambat lalu lintas kapal dan merugikan perekonomian.

"Kalau nanti jembatan rusak tidak bisa diangkat, sementara banyak kapal yang mau lewat, ini akan merugikan perekonomian," kata Hidayat.

Lebih lanjut, Hidayat mengungkapkan bahwa anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk operasional jembatan akan dialihkan untuk proyek pembangunan lainnya yang lebih mendesak. Pemerintah daerah akan fokus pada peningkatan infrastruktur yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Selain isu jembatan, Hidayat juga menyoroti masalah pendangkalan muara di Pelabuhan Pangkalbalam. Kondisi ini menyebabkan penurunan kedalaman hingga 80 sentimeter dari batas minimal 4 meter, yang berdampak pada biaya operasional kapal. Akibat pendangkalan, biaya kapal menjadi mahal dari Rp 50 juta menjadi Rp 200 juta.

Sebagai solusi, Hidayat mengusulkan pemindahan aktivitas kapal ke pelabuhan lain di Belinyu atau Sadai. Selain itu, ia juga berencana melakukan pengerukan alur menggunakan kapal isap timah. Langkah ini diambil karena keterbatasan anggaran dari APBD dan APBN.

Berikut adalah poin-poin penting dari berita ini:

• Jembatan Emas Pangkalpinang tidak lagi difungsikan untuk lalu lintas darat.
• Keputusan diambil untuk mendukung kelancaran pelayaran kapal dan menghemat biaya operasional.
• Anggaran operasional jembatan dialihkan untuk proyek pembangunan lain.
• Masalah pendangkalan muara di Pelabuhan Pangkalbalam menjadi perhatian.
• Solusi yang diusulkan adalah pemindahan aktivitas kapal dan pengerukan alur.

Dengan keputusan ini, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berharap dapat meningkatkan efisiensi anggaran dan fokus pada pembangunan infrastruktur yang lebih berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat luas.