Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menanggapi usulan Gubernur Jawa Barat terkait pembinaan siswa yang melakukan pelanggaran berat melalui pendidikan di barak militer. Menurutnya, gagasan ini tidak perlu dibesar-besarkan. Ia menunjuk pada praktik umum di negara-negara maju, di mana wajib militer menjadi bagian dari pembentukan karakter warga negara.

"Jangan terlalu berlebihan menanggapi hal ini. Perlu diingat, di negara-negara maju, wajib militer adalah hal yang lumrah bagi seluruh warga negara. Singapura dan Korea adalah contohnya," ujar Jenderal Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (30/4/2025).

Jenderal Agus menjelaskan bahwa pendidikan disiplin di lingkungan militer bukanlah konsep baru. TNI telah menjalin kerjasama dengan berbagai instansi dan perusahaan untuk tujuan serupa. Ia mencontohkan PT Bukit Asam yang mengirimkan karyawan baru untuk mengikuti pelatihan di Resimen Induk Komando Daerah Militer (Rindam). Kerjasama ini didasari oleh nota kesepahaman (MoU) antara kedua belah pihak. Biaya pelatihan disesuaikan dengan anggaran yang dialokasikan oleh perusahaan atau instansi terkait.

"Di Rindam, kami memiliki kurikulum yang terstruktur. Misalnya, untuk pelatihan 10 hari, kami sudah menyiapkan materi dan kegiatan yang sesuai," jelasnya.

Materi pelatihan pun disusun melalui koordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat. Umumnya, fokus utama adalah penanaman disiplin, mulai dari bangun pagi hingga pemanfaatan waktu secara efisien.

"Biasanya, pelatihan dimulai dengan disiplin bangun pagi, membersihkan tempat tidur, dan ibadah bersama sesuai agama masing-masing. Tujuannya adalah agar peserta dapat memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien," terang Jenderal Agus.

Ia menambahkan, kegiatan lain termasuk apel pagi untuk memeriksa kerapian, termasuk kebersihan sepatu. Diharapkan, setelah mengikuti pelatihan, karyawan baru akan memiliki etos kerja yang lebih baik, loyalitas terhadap perusahaan, dan pemahaman tentang bela negara.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat mengusulkan agar siswa yang berulang kali melakukan pelanggaran berat dibina di lingkungan militer untuk menanamkan disiplin dan tanggung jawab. Program ini akan dilaksanakan secara bertahap, dimulai dari daerah-daerah yang dianggap rawan.

Gubernur menjelaskan bahwa siswa yang memenuhi kriteria, seperti terlibat dalam tindakan mabuk, tawuran, atau kecanduan game online, akan mengikuti program selama enam bulan di barak-barak yang disiapkan oleh TNI. Selama masa pembinaan, siswa tidak akan mengikuti kegiatan belajar formal di sekolah. TNI akan menjemput siswa langsung dari rumah untuk memulai proses pembentukan karakter dan perilaku.

Inisiatif ini muncul sebagai respons terhadap meningkatnya kenakalan remaja dan upaya untuk mencari solusi yang efektif dalam mengatasi masalah tersebut. Dengan melibatkan TNI, diharapkan siswa dapat memperoleh pendidikan disiplin yang ketat dan mengembangkan karakter yang positif.

TNI sendiri membuka diri untuk berkolaborasi dalam program-program pembinaan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pengalaman dalam mendidik dan melatih disiplin diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam membentuk generasi muda yang bertanggung jawab dan berdedikasi.

Usulan ini masih dalam tahap pembahasan dan penjajakan lebih lanjut. Pemerintah daerah dan TNI akan berkoordinasi untuk merumuskan mekanisme pelaksanaan yang tepat dan memastikan program ini berjalan efektif dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.