Jakarta - Konferensi pers Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) edisi April 2025 menampilkan pemandangan tak biasa. Dua perwakilan dari Istana Kepresidenan terlihat hadir di antara para pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan awak media, menyimak laporan kinerja APBN 2025 yang dipaparkan. Kehadiran mereka mengundang tanya, sinyalemen dukungan atau bentuk pengawasan lebih ketat?

Kedua utusan tersebut adalah Fritz Edward Siregar, Deputi Bidang Koordinasi Informasi dan Evaluasi Komunikasi Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), serta Noudhy Valdryno, Deputi II Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO). Kehadiran mereka disambut hangat oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Sebelum acara dimulai, Menkeu menyempatkan diri mengajak kedua perwakilan Istana tersebut untuk berfoto bersama.

"Oh iya teman-teman kita," sapa Sri Mulyani seraya melambaikan tangan, mengajak keduanya untuk berfoto bersama dalam konferensi pers APBN KiTa edisi April 2025. "Hari ini kita kedatangan tamu dari Istana," ujarnya kepada awak media, mengkonfirmasi kehadiran perwakilan dari lingkaran Presiden Prabowo Subianto.

Seusai sesi foto bersama, Sri Mulyani beserta jajaran pejabat Kemenkeu, termasuk tiga Wakil Menteri Keuangan, yakni Thomas Djiwandono, Suahasil Nazara, dan Anggito Abimanyu, memulai pemaparan. Kedua utusan Istana duduk di sisi kiri ruangan, berdampingan dengan Staf Ahli Menteri Keuangan, tampak seksama menyimak detail kinerja APBN 2025 yang disampaikan.

Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, APBN 2025 mencatatkan defisit sebesar Rp 104,2 triliun hingga 31 Maret 2025. Angka ini setara dengan 0,43 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Kondisi ini berbanding terbalik dengan periode yang sama tahun sebelumnya, di mana APBN mencatatkan surplus sebesar Rp 8,1 triliun atau 0,04 persen terhadap PDB.

Meski demikian, Sri Mulyani menegaskan bahwa defisit APBN 2025 masih dalam batas aman. Realisasi defisit hingga akhir Maret baru mencapai 16,9 persen dari batas defisit APBN 2025 yang ditetapkan sebesar Rp 616,2 triliun. "APBN ini didesain dengan defisit Rp 616 triliun karena memang dirancang untuk melakukan counter cyclical mendukung pemulihan ekonomi dan akselerasi program-program pembangunan nasional di bawah Presiden Prabowo, tapi tetap terukur," jelasnya.

Namun, data menunjukkan bahwa defisit kas negara terus mengalami peningkatan. Pada akhir Februari 2025, defisit tercatat sebesar Rp 31,2 triliun atau setara 0,13 persen PDB. Kenaikan defisit pada Maret 2025 dipicu oleh peningkatan signifikan pada realisasi belanja negara yang lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan pendapatan negara.

Kehadiran utusan Istana dalam konferensi pers ini memunculkan berbagai spekulasi. Apakah ini merupakan bentuk dukungan terhadap kebijakan fiskal pemerintah? Atau justru indikasi pengawasan yang lebih ketat dari pihak Istana terhadap pengelolaan keuangan negara? Hanya waktu yang akan menjawab.