Pemerintah Alokasikan APBN untuk Pembangunan Seratus Sekolah Rakyat

Pemerintah Indonesia berencana membangun 200 sekolah rakyat di berbagai daerah. Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menyampaikan bahwa separuh dari jumlah tersebut akan didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sisanya diharapkan dapat terwujud melalui partisipasi aktif dari sektor swasta.

"Jika memenuhi persyaratan, Presiden akan memulai pembangunan di 200 lokasi tahun ini. Seratus lokasi akan didanai APBN, dan seratus lainnya melalui partisipasi swasta," ujar Saifullah Yusuf di Jakarta, Rabu (30/4/2025).

Menteri Sosial optimistis bahwa sekolah-sekolah rakyat ini dapat mulai beroperasi pada tahun depan, memberikan akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, persiapan untuk pengoperasian 53 sekolah rakyat lainnya juga sedang dimatangkan, dengan penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan.

Kementerian Sosial telah berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk melakukan pembinaan terhadap guru-guru yang akan mengajar di sekolah rakyat. Kemendikdasmen juga akan memetakan kepala sekolah dan tenaga kependidikan lainnya. Diharapkan semua persiapan dapat diselesaikan pada bulan Juni.

"Kami juga telah melakukan pemetaan terhadap siswa-siswa yang memenuhi syarat untuk bersekolah di sekolah rakyat ini, terutama mereka yang berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi yang kurang mampu atau miskin," jelas Saifullah Yusuf. Kementerian Sosial berencana melakukan kunjungan ke rumah-rumah calon siswa untuk memastikan bahwa mereka memenuhi kriteria dan memiliki kesanggupan untuk mengikuti proses belajar mengajar di sekolah rakyat.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menyatakan bahwa pendanaan untuk sekolah rakyat akan dibahas lebih lanjut. Namun, ia memastikan bahwa sebagian dari sekolah rakyat akan dibiayai dari APBN. "Nanti kita lihat ya, pasti dari sebagian dari APBN kalau ada partisipasi masyarakat atau dunia usaha, pasti bantu juga," kata Sri Mulyani.