Indonesia Mempersiapkan Birokrasi Kelas Dunia Melalui Transformasi Digital dan Peningkatan Kompetensi Aparatur

Jakarta - Indonesia tengah bersiap memasuki era baru reformasi birokrasi dengan peluncuran Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN) 2025-2045. Inisiatif ini merupakan kelanjutan dari GDRBN 2010-2025 dan dirancang untuk mewujudkan visi birokrasi kelas dunia yang adaptif, kolaboratif, dan berintegritas tinggi.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menekankan bahwa GDRBN 2025-2045 akan menjadi fondasi utama dalam transformasi birokrasi di seluruh Indonesia. Fokus utama adalah menciptakan birokrasi yang tidak hanya efisien dan efektif, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan inklusif.

"GDRBN menargetkan perubahan yang signifikan di berbagai lini, mulai dari transformasi digital sistem pemerintahan hingga peningkatan kapasitas aparatur. Tujuannya adalah membentuk institusi yang lincah, responsif, dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas serta inklusif," ujar Rini dalam Rapat Koordinasi Kebijakan RB 2025-2029 dan Pengumuman Hasil Evaluasi Indeks RB Tahun 2024.

Strategi Transformasi yang Komprehensif

Kementerian PANRB telah menyiapkan serangkaian program strategis untuk mendukung implementasi GDRBN. Program-program ini mencakup:

• Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP): Mendorong sinergi antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk mencapai target pembangunan nasional secara kolaboratif dan efisien. SAKP menggantikan pendekatan instansional yang sebelumnya kurang terkoordinasi dan belum optimal dalam mendukung pencapaian tujuan bersama.
• Transformasi Digital Pemerintah: Mempercepat dan memperluas pemanfaatan teknologi digital dalam semua aspek pemerintahan. Transformasi ini tidak hanya berfokus pada digitalisasi prosedur, tetapi juga pada pengembangan sistem yang berorientasi pada dampak dan penciptaan nilai publik.
• Transformasi Pelayanan Publik: Mengoptimalkan ekosistem pelayanan publik untuk meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan kualitas layanan. Kementerian PANRB berkomitmen untuk memperluas jangkauan layanan publik dan memastikan bahwa layanan tersebut dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Apresiasi atas Kinerja Terbaik

Dalam kesempatan yang sama, Kementerian PANRB memberikan apresiasi kepada instansi pemerintah dengan indeks RB terbaik berdasarkan hasil evaluasi RB 2024. Rini berharap pencapaian ini dapat dipertahankan dan menjadi motivasi bagi instansi lain untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan.

"Birokrasi yang berdampak hanya dapat dicapai melalui kolaborasi yang erat antara semua pihak untuk mencapai tujuan nasional bersama. Apa yang kita lakukan adalah untuk masyarakat dan bangsa Indonesia," tegasnya.

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB, Erwan Agus Purwanto, memaparkan hasil evaluasi RB 2024, yang melibatkan 628 instansi pemerintah di seluruh Indonesia. Hasilnya menunjukkan peningkatan signifikan dalam indeks RB di berbagai tingkatan pemerintahan.

• Kementerian/Lembaga: Rata-rata indeks RB sebesar 82,98 (naik 6,17 poin).
• Pemerintah Provinsi: Rata-rata indeks RB sebesar 74,63 (naik 4,92 poin).
• Pemerintah Kabupaten/Kota: Rata-rata indeks RB sebesar 69,46 (naik 10,14 poin).

Erwan mendorong instansi dengan capaian indeks RB di atas rata-rata untuk berbagi praktik terbaik mereka. Ia juga mengajak semua pihak untuk terus memperkuat kolaborasi dalam implementasi RB.

Berikut adalah daftar instansi pemerintah dengan indeks RB terbaik dari hasil evaluasi RB 2024:

Pemerintah Provinsi Terbaik

• Pemerintah Provinsi Jawa Barat
• Pemerintah Provinsi Bali
• Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
• Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
• Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

Pemerintah Kab/Kota Terbaik Setiap Wilayah

• Pemerintah Kota Surabaya
• Pemerintah Kota Denpasar
• Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
• Pemerintah Kota Padang
• Pemerintah Kabupaten Sinjai

Instansi Pemerintah dengan Delta Tertinggi

• Pemerintah Kabupaten Berau
• Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan
• Pemerintah Provinsi Maluku
• Pemerintah Kabupaten Malinau
• Pemerintah Kabupaten Sijunjung

Dengan peluncuran GDRBN 2025-2045 dan komitmen dari seluruh pihak, Indonesia optimis dapat mewujudkan birokrasi kelas dunia yang mampu mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.