Presiden Joko Widodo akhirnya mengambil langkah hukum dengan melaporkan dugaan pencemaran nama baik terkait isu ijazah palsu ke Polda Metro Jaya. Keputusan ini diambil setelah isu tersebut terus bergulir dan belum menemukan titik terang, meskipun sebelumnya dianggap telah selesai.

"Dulu, saat masih menjabat, saya pikir masalah ini sudah selesai. Namun, ternyata terus berlarut-larut. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk membawanya ke ranah hukum agar lebih jelas," ujar Jokowi usai memberikan keterangan di Polda Metro Jaya pada Rabu (30/4/2025).

Jokowi menjelaskan bahwa langkah hukum ini diambil sebagai upaya untuk mengakhiri polemik yang berkepanjangan dan memberikan kejelasan mengenai keabsahan ijazahnya. Ia berharap, melalui proses hukum, kebenaran akan terungkap dan tudingan yang tidak berdasar dapat dihentikan.

Meski demikian, Jokowi menganggap persoalan ini sebagai sesuatu yang ringan, namun tetap perlu diselesaikan secara tuntas. Ia menyerahkan sepenuhnya detail laporan dan proses hukum selanjutnya kepada tim kuasa hukumnya.

"Detailnya nanti bisa ditanyakan kepada tim kuasa hukum," imbuhnya.

Langkah yang diambil oleh Jokowi ini menunjukkan keseriusannya dalam menghadapi isu yang berpotensi merusak reputasi dan kredibilitasnya. Dengan menempuh jalur hukum, diharapkan masyarakat dapat memperoleh informasi yang akurat dan terhindar dari disinformasi yang mungkin beredar.

Berikut poin-poin penting terkait laporan ini:

• Pelapor: Joko Widodo
• Terlapor: Pihak-pihak yang menyebarkan tudingan ijazah palsu
• Tempat Pelaporan: Polda Metro Jaya
• Alasan Pelaporan: Pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong
• Tujuan Pelaporan: Mendapatkan kejelasan hukum dan mengakhiri polemik ijazah palsu

Dengan diambilnya langkah hukum ini, diharapkan isu ijazah palsu yang selama ini menjadi perdebatan publik dapat segera menemui titik terang dan tidak lagi menjadi bahan spekulasi yang merugikan berbagai pihak.