DPR RI Soroti Ketergantungan Daerah pada APBN dalam Rapat dengan Pemerintah dan Kepala Daerah
Komisi II DPR RI menggelar rapat penting dengan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk dan sejumlah gubernur untuk membahas secara mendalam mengenai kebijakan di tingkat provinsi dan kondisi keuangan daerah. Pertemuan ini berlangsung di Ruang Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, pada hari Rabu, 30 April 2025.
Beberapa kepala daerah tampak hadir dalam rapat tersebut, termasuk Gubernur Jakarta Pramono Anung, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, dan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda. Kehadiran para pemimpin daerah ini menunjukkan keseriusan dalam membahas isu-isu krusial terkait pengelolaan keuangan daerah.
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menjelaskan bahwa agenda utama rapat ini adalah untuk mengevaluasi dan mencari solusi terkait keuangan daerah. Ia menekankan pentingnya mendorong peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar tidak terus-menerus bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pusat.
"Menjelang akhir tahun, kita sering melihat kepala daerah berupaya mencari tambahan dana transfer dari pemerintah pusat melalui berbagai cara. Oleh karena itu, pengawasan ini menjadi bagian penting dari evaluasi kami di DPR RI. Tujuannya adalah agar fungsi budgeting kami dapat berjalan efektif dengan data dan informasi yang akurat," ujar Rifqinizamy.
Ia juga menyoroti perlunya pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang lebih profesional dan efisien. Menurutnya, BUMD seharusnya menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi daerah dan memberikan kontribusi positif terhadap keuangan daerah.
"Kita menyadari bahwa lebih dari 70% daerah di Indonesia, baik provinsi maupun kabupaten/kota, memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap APBN. Ini adalah isu yang perlu kita atasi bersama," tegasnya.
Rapat ini juga dihadiri oleh perwakilan dari berbagai daerah, termasuk Papua, Sulawesi Selatan, Kepulauan Riau, Sulawesi Barat, Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, dan Papua Pegunungan. Partisipasi dari berbagai wilayah ini menunjukkan bahwa isu keuangan daerah merupakan perhatian bersama dan memerlukan solusi yang komprehensif.
Beberapa poin penting yang dibahas dalam rapat ini meliputi:
- Evaluasi terhadap kinerja keuangan daerah.
- Strategi untuk mengurangi ketergantungan pada APBN.
- Peningkatan pengelolaan BUMD.
- Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam perencanaan anggaran.
Rapat ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang konstruktif untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan di seluruh Indonesia.