Peningkatan rasio utang pemerintah terhadap PDB menjadi sorotan utama dalam diskusi ekonomi terkini. Namun, perdebatan yang lebih mendalam muncul mengenai indikator yang paling tepat untuk mengukur kemampuan negara dalam mengelola kewajiban utangnya. Sementara PDB sering digunakan sebagai denominator dalam rasio utang, sebagian analis berpendapat bahwa penerimaan negara, khususnya penerimaan pajak, memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kapasitas fiskal suatu negara.

Rasio utang terhadap penerimaan pajak menjadi semakin relevan dalam konteks ini. Penerimaan pajak mencerminkan arus kas fiskal yang tersedia untuk membayar utang, sehingga rasio ini memberikan indikasi yang lebih realistis mengenai kemampuan negara untuk memenuhi kewajibannya tanpa terlalu bergantung pada fluktuasi ekonomi yang lebih luas seperti PDB. Dalam menilai keberlanjutan fiskal, indikator ini memberikan perspektif yang lebih tajam tentang beban fiskal yang ditanggung negara dan potensi risiko terhadap solvabilitas jangka menengah hingga panjang.

Tren Peningkatan Rasio Utang Terhadap Penerimaan Pajak

Dalam 15 tahun terakhir, Indonesia mengalami peningkatan signifikan dalam rasio utang pemerintah terhadap penerimaan pajak. Data resmi dari Kementerian Keuangan menunjukkan tren yang terus menanjak, dari sekitar 219% pada tahun 2009 menjadi lebih dari 400% pada tahun 2024. Peningkatan tajam ini mengindikasikan bahwa beban utang negara semakin besar dibandingkan dengan kemampuan negara dalam menghimpun pendapatan dari sektor pajak. Lonjakan paling signifikan terjadi pada periode 2020-2021 akibat Pandemi Covid-19.

Faktor-Faktor Pendorong

Beberapa faktor berkontribusi terhadap peningkatan rasio ini:

• Peningkatan Belanja Negara: Pemerintah meningkatkan belanja untuk penanganan kesehatan dan perlindungan sosial selama pandemi COVID-19.
• Penurunan Penerimaan Pajak: Tekanan ekonomi akibat pandemi menyebabkan penurunan penerimaan pajak.
• Pertumbuhan Utang yang Lebih Cepat: Dalam lima tahun terakhir, total utang pemerintah meningkat lebih dari Rp 3.000 triliun, sementara penerimaan pajak hanya tumbuh sekitar Rp 500 triliun.

Situasi ini mencerminkan dua tantangan utama:

1. Penerimaan Pajak yang Rendah: Penerimaan pajak Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan dengan PDB, salah satu yang terendah di kawasan ASEAN.
2. Pertumbuhan Belanja yang Tidak Seimbang: Pertumbuhan belanja negara yang tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan membuat utang menjadi solusi utama untuk menutupi defisit.

Implikasi dan Rekomendasi

Peningkatan rasio utang terhadap penerimaan pajak dapat meningkatkan risiko fiskal, termasuk kenaikan beban bunga utang dan terbatasnya kemampuan pemerintah untuk membiayai program pembangunan tanpa bergantung pada pinjaman baru. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk memperkuat penerimaan negara melalui reformasi perpajakan berkelanjutan dan memastikan bahwa pembiayaan utang digunakan secara produktif.

Dengan memperkuat strategi penerimaan negara melalui reformasi perpajakan berkelanjutan dan memastikan bahwa pembiayaan utang digunakan secara produktif, Indonesia dapat menjaga kesinambungan fiskal dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.