Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengambil langkah hukum dengan melaporkan sejumlah pihak terkait dugaan pencemaran nama baik atas isu ijazah palsu yang beredar. Pelaporan ini dilakukan di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya pada Rabu (30/4/2025).

Presiden Jokowi tiba di Polda Metro Jaya sekitar pukul 09.50 WIB dengan mengenakan kemeja batik berwarna cokelat. Setelah kurang lebih 25 menit berada di SPKT, Jokowi meninggalkan lokasi sekitar pukul 10.15 WIB. Pantauan di lokasi menunjukkan, Presiden didampingi oleh tim pengacaranya. Saat meninggalkan SPKT, Presiden Jokowi terlihat membawa sebuah map berwarna cokelat, namun tidak memberikan keterangan apapun kepada awak media.

Sebelumnya, kuasa hukum Presiden Jokowi, Yakub Hasibuan, telah memberikan keterangan terkait rencana pelaporan ini. Yakub menyebutkan bahwa pihaknya telah mengumpulkan bukti-bukti dan dokumen pendukung untuk melaporkan sekitar empat orang yang diduga terlibat dalam penyebaran isu ijazah palsu tersebut.

"Sejauh ini, sementara ini sih mungkin ada sekitar empat orang yang kami sudah lengkapi semua dokumen-dokumen dan bukti-bukti pendukungnya," ungkap Yakub kepada wartawan beberapa waktu lalu. Lebih lanjut, Yakub menjelaskan bahwa persiapan pelaporan telah mencapai 95 persen, termasuk pengumpulan saksi-saksi yang terkait dengan perkara ini. Namun, Yakub masih enggan untuk mengungkap identitas keempat orang yang akan dilaporkan, dengan alasan menunggu arahan langsung dari Presiden Jokowi.

Tim kuasa hukum telah melakukan analisis mendalam terhadap aspek hukum dan yuridis terkait kasus ini. Mereka telah mengumpulkan bukti-bukti, data-data, serta informasi mengenai waktu, tempat, dan pihak-pihak yang diduga terlibat dalam penyebaran isu ijazah palsu. Semua informasi ini telah disiapkan secara matang untuk mendukung laporan yang diajukan oleh Presiden Jokowi.

Berikut adalah poin-poin penting terkait pelaporan ini:

• Pelapor: Presiden Joko Widodo
• Terlapor: Sekitar empat orang (identitas belum diungkapkan)
• Tempat Pelaporan: SPKT Polda Metro Jaya
• Dasar Pelaporan: Dugaan pencemaran nama baik terkait isu ijazah palsu
• Status Persiapan: 95 persen (termasuk pengumpulan bukti dan saksi)

Langkah hukum yang diambil oleh Presiden Jokowi ini menunjukkan keseriusannya dalam menanggapi isu ijazah palsu yang telah beredar. Tindakan ini juga diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pihak-pihak yang sengaja menyebarkan informasi tidak benar dan mencemarkan nama baik seseorang.