Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengumumkan penundaan program bantuan sertifikasi lingkungan ISO 14001 bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM). Penundaan ini disampaikan oleh Direktur IKM Logam, Mesin, Elektronika dan Alat Angkut Kemenperin, Dini Hanggandari, dalam acara Kick Off Program Pengembangan Kompetensi IKM dan Penguatan Rantai Pasok yang Berkelanjutan yang diselenggarakan oleh Yayasan Astra - Yayasan Dharma Bhakti Astra (YDBA) dan PT Astra Honda Motor (AHM).

"Dengan berat hati, kami menyampaikan bahwa untuk sementara waktu, penganggaran untuk sertifikasi tersebut ditunda," ujar Dini. Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap kondisi ekonomi global dan nasional yang saat ini belum stabil, serta dinamika politik yang turut memengaruhi alokasi anggaran pemerintah.

Sebelumnya, Kemenperin telah merencanakan program bantuan sertifikasi ISO 14001 sebagai upaya mendukung IKM dalam memenuhi standar lingkungan. Sertifikasi ini dipandang krusial agar IKM dapat berpartisipasi dalam rantai pasok industri tier 1, yang seringkali mensyaratkan standar lingkungan yang ketat.

Sejak tahun 2022, pemerintah secara aktif memberikan bantuan dan pendampingan kepada IKM untuk memperoleh sertifikasi ISO 9001 secara gratis. Program ini merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk mendorong pertumbuhan IKM secara komprehensif, mencakup peningkatan kompetensi, ekspansi pasar, dan kepatuhan terhadap standar industri berkelanjutan. Diharapkan dengan kemudahan sertifikasi ISO 9001, IKM dapat meningkatkan daya saing dan memperluas jangkauan pasar mereka.

Namun, dinamika ekonomi dan politik yang tidak menentu saat ini telah memaksa pemerintah untuk menghentikan sementara dukungan bagi sertifikasi ISO 9001. Meskipun demikian, Dini menegaskan bahwa penundaan ini tidak mencerminkan penurunan komitmen pemerintah dalam mendukung pengembangan IKM. Kemenperin berjanji untuk terus mencari cara lain untuk membina IKM agar menjadi lebih mandiri dan berdaya saing.

Penundaan program sertifikasi lingkungan ini menjadi tantangan bagi IKM yang ingin meningkatkan daya saing dan memperluas pasar. Namun, pemerintah berharap IKM dapat memahami kondisi yang ada dan terus berupaya meningkatkan kualitas produk dan proses produksi mereka. Kemenperin berjanji akan terus memantau perkembangan ekonomi dan politik, serta berupaya untuk mengaktifkan kembali program bantuan sertifikasi lingkungan secepatnya setelah kondisi memungkinkan.

Fokus Pemerintah pada Stabilitas Ekonomi

Keputusan Kemenperin untuk menunda bantuan sertifikasi lingkungan bagi IKM mencerminkan prioritas pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi. Dalam situasi ekonomi yang tidak pasti, pemerintah perlu melakukan penyesuaian anggaran dan memfokuskan sumber daya pada sektor-sektor yang paling penting. Dukungan terhadap IKM tetap menjadi perhatian, namun dalam jangka pendek, stabilitas ekonomi menjadi prioritas utama.

Pemerintah menyadari bahwa IKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, Kemenperin akan terus mencari cara lain untuk mendukung pengembangan IKM, seperti memberikan pelatihan, bantuan pemasaran, dan akses ke pembiayaan. Pemerintah juga akan berupaya untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi IKM, sehingga mereka dapat terus tumbuh dan berkembang.

Penundaan program sertifikasi lingkungan ini diharapkan tidak berlangsung lama. Setelah kondisi ekonomi membaik, pemerintah akan segera mengaktifkan kembali program ini. Kemenperin juga akan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, seperti YDBA dan AHM, untuk mencari solusi terbaik bagi pengembangan IKM di Indonesia.