Pemerintah menunjukkan keseriusannya dalam memberantas aksi premanisme yang dilakukan oleh organisasi masyarakat (ormas) di kawasan industri. Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, menegaskan bahwa negara harus hadir untuk menjamin iklim investasi yang kondusif dan terbebas dari gangguan premanisme.

Praktik premanisme ormas dinilai mengganggu upaya pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang menarik. Agus menyatakan bahwa tindakan tegas diperlukan untuk memberikan sinyal kuat kepada investor bahwa negara hadir dan melindungi kepentingan mereka. Ia mengakui adanya laporan dari investor mengenai gangguan ormas yang berdampak negatif terhadap investasi di Indonesia. Pemerintah pusat telah berkoordinasi dengan Kapolri dan pemerintah daerah untuk memastikan masalah ini tidak terus berlanjut. Koordinasi bahkan telah dilakukan hingga tingkat aparat hukum di kecamatan, guna memantau langsung dan menindaklanjuti setiap laporan yang masuk.

Kasus terbaru yang mencuat adalah dugaan penghambatan pembangunan pabrik mobil listrik PT Build Your Dream (BYD) di Subang, Jawa Barat. Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, menerima aduan langsung dari markas besar BYD di Shenzen, China, terkait permasalahan ini. Eddy menekankan bahwa pemerintah harus memberikan perlindungan dan dukungan penuh terhadap investasi yang masuk, termasuk BYD, terutama dalam hal keamanan. Jaminan rasa aman bagi investor sangat penting untuk mempercepat proses industrialisasi dan hilirisasi di dalam negeri.

Pabrik BYD di Indonesia merupakan proyek strategis yang diharapkan menjadi salah satu fasilitas otomotif terbesar di ASEAN. Proyek yang berlokasi di Subang Smartpolitan, Jawa Barat, telah diperluas dari 108 hektar menjadi 126 hektar, dengan nilai investasi mencapai Rp 11,7 triliun. General Manager BYD Asia-Pacific, Liu Xueliang, menyatakan bahwa pembangunan pabrik di Indonesia akan menjadi salah satu yang tercepat, dan produksi komersial ditargetkan dimulai pada awal tahun 2026. Kapasitas produksi awal ditargetkan mencapai 150.000 unit per tahun, dengan rencana pengembangan fasilitas baterai dan kendaraan Plug In Hybrid Electric Vehicle (PHEV) premium. Proyek ini juga akan menciptakan lapangan kerja yang signifikan, dengan peningkatan jumlah tenaga kerja dari 8.700 menjadi lebih dari 18.800 orang.

Pemerintah berkomitmen untuk terus memantau dan menindak tegas segala bentuk premanisme yang dapat menghambat investasi dan pertumbuhan industri di Indonesia.