Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, baru-baru ini menyatakan bahwa upaya memberantas korupsi secara total di lingkungan perusahaan-perusahaan pelat merah merupakan tantangan yang sangat kompleks. Oleh karena itu, Kementerian BUMN terus mengintensifkan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membangun sistem yang kuat dalam mencegah praktik korupsi dan mendorong implementasi program bersih-bersih yang sedang berjalan.

"Upaya kita adalah menekan angka korupsi, bukan menghilangkannya secara total. Penghilangan korupsi sepenuhnya adalah hal yang sulit dicapai. Hal ini bukan karena ketidakmampuan, tetapi karena perlunya membangun sistem dan kepemimpinan yang solid," ujar Erick Thohir usai melakukan pertemuan dengan pimpinan KPK di Gedung Merah Putih, Jakarta, pada Selasa (29/4/2025).

Pertemuan tersebut, menurut Erick, merupakan bagian dari konsultasi terkait implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN dan BPI Danantara. Erick menjelaskan bahwa UU BUMN memberikan kewenangan yang lebih luas kepada kementeriannya, tidak hanya dalam melakukan aksi korporasi, tetapi juga dalam melakukan pengawasan. Oleh karena itu, koordinasi dengan aparat penegak hukum menjadi krusial untuk menghindari tumpang tindih kewenangan.

"Kita juga perlu memastikan pembagian tugas yang jelas agar tidak terjadi overlapping dengan peran berbagai institusi penegak hukum lainnya," tegasnya.

Kementerian BUMN menargetkan penyelesaian payung kerja sama dengan KPK dan aparat penegak hukum lainnya dalam waktu 2-3 minggu mendatang. Kerangka kerja ini akan memfokuskan pada pengawasan penggunaan anggaran Danantara.

"Tujuannya adalah untuk mendukung visi Presiden dalam mewujudkan Danantara sebagai instrumen yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama di masa depan ketika sumber daya alam kita semakin terbatas," jelas Erick.

Sebagai Ketua Dewas BPI Danantara, Erick Thohir meminta waktu satu bulan untuk merinci tugas dan tanggung jawab Ketua KPK dalam BPI Danantara. Hal ini bertujuan untuk memastikan peran yang jelas dan efektif dari masing-masing dewan yang sedang dibentuk.

Sebelumnya, Erick Thohir tiba di Gedung Merah Putih KPK melalui pintu belakang untuk melakukan audiensi dengan pimpinan KPK. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa audiensi tersebut membahas program pencegahan korupsi di BUMN. Detail pembahasan dalam audiensi akan diumumkan setelah pertemuan selesai.