Pemerintah Indonesia merespons keluhan para investor terkait gangguan yang disebabkan oleh aktivitas organisasi masyarakat (ormas) yang meresahkan. Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan P. Roeslani, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima laporan langsung dari investor yang merasa terganggu oleh aktivitas ormas yang berpotensi menghambat investasi di Indonesia.

Rosan P. Roeslani menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen penuh untuk memberantas segala bentuk premanisme yang dapat mengganggu iklim investasi yang sehat. Koordinasi intensif telah dilakukan dengan berbagai pihak, termasuk Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di berbagai tingkatan, mulai dari Kapolri, Kapolda, Kapolres, hingga Kapolsek, serta pemerintah daerah. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa tindakan tegas akan diambil terhadap ormas yang melakukan tindakan yang merugikan para investor dan menghambat pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, pemerintah juga menekankan pentingnya kehadiran negara dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pelaku usaha. Pemerintah menyadari bahwa premanisme tidak hanya menjadi masalah di sektor industri, tetapi juga di berbagai aspek kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, upaya pemberantasan premanisme harus dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi.

Pemerintah berupaya untuk memberikan sinyal yang jelas kepada para investor bahwa negara hadir dan siap untuk melindungi investasi mereka. Pemerintah berkomitmen untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, aman, dan terpercaya, sehingga para investor dapat berinvestasi dengan tenang dan memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.