Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengemukakan sejumlah indikator perilaku menyimpang pada remaja yang menjadi dasar seleksi program pendidikan militer. Pernyataan ini disampaikan setelah rapat koordinasi antara Komisi II DPR, Kementerian Dalam Negeri, dan para gubernur se-Indonesia.

Prioritas utama dalam program ini adalah menangani kenakalan remaja yang sudah meresahkan masyarakat. Dedi Mulyadi secara spesifik menyebut beberapa kategori, di antaranya:

• Pelaku tawuran antar sekolah
• Pengguna minuman keras dan obat-obatan terlarang
• Kecanduan game online hingga mengganggu aktivitas sehari-hari
• Siswa yang memiliki riwayat mengancam atau melakukan kekerasan pada orang tua
• Siswa yang sering membolos dan tidak disiplin dalam kehadiran di sekolah

Menurut Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana, program ini bertujuan untuk memberikan pembinaan karakter dan kedisiplinan bagi siswa yang dinilai bermasalah. TNI akan bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pelaksanaan program ini. Kriteria yang ditetapkan oleh Dedi Mulyadi sejalan dengan fokus TNI dalam membantu membentuk generasi muda yang bertanggung jawab dan memiliki etika yang baik.

Wahyu Yudhayana menambahkan bahwa Kodam III/Siliwangi sedang berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mematangkan konsep kerjasama ini. Mekanisme pengiriman siswa ke barak militer akan dilakukan secara selektif dan transparan. Persetujuan dari pihak sekolah dan orang tua siswa menjadi syarat mutlak sebelum siswa yang bersangkutan mengikuti program pendidikan militer.

Program yang digagas oleh Dedi Mulyadi ini memiliki beberapa fokus utama:

• Pembentukan karakter yang kuat
• Penanaman nilai-nilai etika dan moral
• Peningkatan keterampilan di bidang pertanian
• Pelatihan kedisiplinan dan kepemimpinan

Waktu pelaksanaan program ini akan ditentukan setelah koordinasi antara Kodam III/Siliwangi dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat selesai. Wahyu Yudhayana menekankan bahwa partisipasi siswa dalam program ini sepenuhnya bersifat sukarela dan berdasarkan kesepakatan antara orang tua dan pihak sekolah.

Gubernur Dedi Mulyadi menargetkan program pendidikan militer ini dapat dimulai pada tanggal 2 Mei 2025 di beberapa wilayah di Jawa Barat yang dianggap memiliki tingkat kerawanan tinggi. Program ini melibatkan kerjasama antara TNI dan Polri untuk memberikan pendidikan dan pelatihan yang komprehensif kepada siswa bermasalah.