Antisipasi Karhutla, Indonesia Perlu Adopsi Strategi dari AS, Jepang, dan Korsel

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Budi Gunawan, menekankan pentingnya Indonesia untuk mengambil pelajaran dari negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan dalam menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang semakin kompleks. Hal ini diungkapkan saat apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Nasional Tahun 2025 di Pekanbaru, Riau.

"Perubahan iklim telah memicu dampak karhutla yang luar biasa. Oleh karena itu, kita harus belajar dari pengalaman negara lain seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan, " ujar Budi Gunawan, Selasa (29/4/2025).

Dalam apel tersebut, Budi Gunawan menginstruksikan para gubernur, wali kota, dan bupati untuk segera mempersiapkan seluruh pemangku kepentingan di wilayah masing-masing. Koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) juga menjadi poin penting yang ditekankan.

Kepada perusahaan pemegang konsesi hutan, perkebunan, dan pertambangan, Menko Polkam mengingatkan tentang kewajiban mereka dalam melakukan pengawasan dan pencegahan karhutla. Partisipasi aktif dari masyarakat, termasuk relawan peduli api, kelurahan tangguh bencana, Taruna Siaga Bencana (Tagana), PMI, mahasiswa, pramuka, dan kelompok tani, juga sangat diharapkan dalam melaporkan potensi titik api.

"Melalui apel kesiapsiagaan ini, mari tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia mampu mengelola sumber daya alam hutan dan lahannya secara berkelanjutan. Kita harus menjadi teladan dalam pengelolaan hutan dan lahan," tegasnya.

Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) ini juga menyampaikan pesan dari Presiden Prabowo Subianto yang memberikan apresiasi atas kesiapsiagaan dan kerja keras seluruh pihak dalam penanggulangan karhutla. Presiden menekankan pentingnya mempertahankan capaian positif yang telah diraih selama ini. Selain itu, Presiden Prabowo menyoroti dampak karhutla terhadap geopolitik kawasan dan memberikan perhatian besar terhadap isu ini.

Sebagai bagian dari upaya memperkuat kesiapsiagaan nasional, pemerintah telah membentuk Desk Koordinasi Penanganan Karhutla pada tanggal 13 Maret 2025 atas arahan Presiden Prabowo Subianto. Desk ini dipimpin secara lintas sektoral oleh Kepala BNPB, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Panglima TNI, Kapolri, dan Menteri Lingkungan Hidup.

Pemerintah berkomitmen untuk menekan angka karhutla hingga seminimal mungkin, bahkan menuju zero karhutla. Budi Gunawan mengajak seluruh elemen bangsa, termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat, untuk bergotong royong, bahu-membahu, dan bekerja sama dalam meningkatkan mitigasi dan pencegahan karhutla.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), dengan data yang terintegrasi dengan satelit KLHK dan BNPB, memprediksi bahwa musim kemarau tahun ini akan dimulai secara bertahap di berbagai wilayah mulai April hingga September 2025. Data satelit Terra Aqua NASA menunjukkan adanya 144 titik api dengan tingkat kepercayaan tinggi. Selain itu, berdasarkan data lapangan, tercatat 97 kejadian karhutla hingga 17 April 2025, dengan 80 hektar lahan di Riau dalam kondisi darurat karhutla.

Menko Polkam menyebutkan beberapa wilayah yang telah mengalami kebakaran lahan, antara lain Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Langkah-langkah mitigasi dan pencegahan yang akan dilakukan meliputi modifikasi cuaca hujan mulai 1 Mei, water bombing, patroli helikopter, pengisian embung, parit, dan kanal, serta mempertahankan tinggi muka air di lahan gambut.

Upaya pencegahan karhutla yang akan dilakukan pemerintah :

• Modifikasi cuaca hujan per 1 Mei
• Water bombing
• Heli patroli
• Mengisi embung-embung, parit-parit, kanal-kanal
• Mempertahankan tinggi muka air di lahan gambut