Pemerintah Provinsi Jawa Barat sedang mempertimbangkan pemberian insentif finansial bagi para pria yang memilih vasektomi sebagai metode kontrasepsi. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyatakan usulan tersebut dengan harapan dapat membantu menekan angka kemiskinan di wilayahnya.

Menurut Dedi, pemberian insentif sebesar Rp 500.000 diharapkan dapat mendorong partisipasi pria dalam program Keluarga Berencana (KB). Ia menjelaskan bahwa banyak keluarga prasejahtera yang memiliki banyak anak dan seringkali kesulitan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi.

"Saya sering menerima permohonan bantuan biaya persalinan, yang biayanya bisa mencapai Rp 15-25 juta karena rata-rata melalui operasi caesar. Dan ini seringkali anak keempat atau kelima," ungkap Dedi kepada awak media di Balai Kota Depok, Selasa (29/4/2025).

Dedi menekankan pentingnya kesiapan finansial dalam berkeluarga, termasuk kemampuan untuk membiayai kehamilan dan persalinan. Ia berharap para suami dapat lebih bertanggung jawab dalam program KB, sehingga tidak hanya membebankan tanggung jawab tersebut kepada istri.

"Saya harapkan para suami atau ayah dapat ber-KB sebagai bentuk tanggung jawab terhadap diri sendiri dan keluarga. Jangan terus-terusan membebankan hal ini kepada perempuan," tegasnya.

Sebelumnya, Dedi Mulyadi juga mewacanakan kebijakan yang menjadikan kepesertaan KB sebagai syarat bagi masyarakat prasejahtera untuk menerima bantuan dari pemerintah provinsi, mulai dari beasiswa pendidikan hingga program bantuan sosial lainnya. Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh keinginan untuk memastikan bahwa bantuan pemerintah didistribusikan secara lebih adil dan merata.

Menurut Dedi, selama ini bantuan seringkali terpusat pada kelompok atau keluarga yang sama. Dengan mengintegrasikan program KB dengan bantuan pemerintah, diharapkan negara tidak hanya menjamin kesehatan dan kelahiran, tetapi juga memastikan bahwa bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh keluarga yang membutuhkan.

"Jadi seluruh bantuan pemerintah nanti diintegrasikan dengan KB. Jangan sampai kesehatannya dijamin, kelahirannya dijamin, tapi negara menjamin keluarga-keluarga itu juga. Yang dapat beasiswa, yang bantuan melahirkan, perumahan keluarga, bantuan non-tunai keluarga dia, nanti uang negara mikul di satu keluarga," jelas Dedi di Bandung, Senin (28/4/2025), seperti dikutip dari Antara.