DPR Desak Pemerintah Investigasi Aksi Separatis Diaspora di Forum PBB

DPR Geram: Diaspora Serukan Separatisme di Forum PBB, Pemerintah Diminta Bertindak

Komisi I DPR RI mendesak pemerintah untuk tidak mengabaikan aksi provokatif yang dilakukan oleh sekelompok diaspora Indonesia yang menyerukan kemerdekaan Papua, Maluku, dan Aceh di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Desakan ini muncul sebagai respons atas viralnya video di media sosial yang memperlihatkan sekelompok orang membawa atribut separatis dalam forum internasional tersebut.

Junico Siahaan, anggota Komisi I DPR RI, menekankan bahwa Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) tidak cukup hanya menganggap aksi tersebut sebagai upaya mencari sensasi. Menurutnya, Kemenlu memiliki tanggung jawab untuk mengusut tuntas latar belakang dan motivasi kelompok diaspora tersebut. Ia mempertanyakan bagaimana kelompok tersebut dapat hadir dan menyuarakan aspirasi separatis di forum resmi PBB.

"Perlu ditelusuri dulu ini, apakah dalam UNPFII, pemerintah terlibat atau tidak? Atau mereka (PBB) langsung reach (menjangkau) orang-orang adat itu sendiri?" ujar Junico.

Junico juga menyoroti potensi keterlibatan pihak-pihak tertentu dalam memfasilitasi kehadiran kelompok diaspora tersebut di forum PBB. Ia meminta Kemenlu untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses seleksi dan pengiriman delegasi ke forum-forum internasional. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa perwakilan yang dikirim benar-benar memiliki kapasitas dan integritas untuk menjaga kepentingan nasional.

"Dari Kemlu siapa yang terlibat. Dan kalau emang enggak dilibatkan, evaluasinya ke depan bagaimana Kemlu terlibat pada hal ini. Sehingga nantinya perwakilan yang dikirim yang paling mumpuni," jelasnya.

Politisi PDI-P itu juga menyoroti kejanggalan seruan kemerdekaan untuk Maluku dan Aceh. Menurutnya, konflik di kedua daerah tersebut sudah lama diselesaikan. Ia menduga ada agenda tersembunyi di balik aksi provokasi tersebut.

"Kan ini aneh kenapa mereka bawa isu free Aceh, free Maluku. Masalah itu dah selesai lama. Kalau free Papua mungkin masih ada sekarang. Jadi perlu dipertanyakan, mereka merepresentasikan siapa?" ucap dia.

Lebih lanjut, Junico berharap pemerintah dapat meningkatkan pengawasan terhadap organisasi-organisasi yang terlibat dalam forum internasional seperti UNPFII. Pengawasan ini diperlukan untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan.

"Kita harap pemerintah ikut mengawasi organisasi-organisasi seperti ini, supaya kalau ada peristiwa seperti itu lagi, pemerintah tidak angkat tangan," kata Junico.

Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Roliansyah Soemirat mengecam aksi provokasi kelompok diaspora tersebut. Ia menyebut mereka sebagai pihak yang tidak bertanggung jawab dan hanya mencari sensasi.

Roliansyah menjelaskan bahwa forum United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues (UNPFII) merupakan forum kerja sama antar pemerintah (G to G). Oleh karena itu, setiap peserta yang hadir harus merupakan utusan resmi dari pemerintah.

Reaksi Kemenlu Atas Insiden Separatisme di PBB

Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI telah memberikan tanggapan terkait insiden tersebut. Juru Bicara Kemenlu, Roliansyah Soemirat, menyatakan bahwa pihaknya mengutuk keras tindakan provokatif yang dilakukan oleh kelompok diaspora tersebut. Ia menegaskan bahwa forum UNPFII adalah forum resmi yang seharusnya digunakan untuk membahas isu-isu terkait masyarakat adat secara konstruktif, bukan untuk menyebarkan propaganda separatis.

Kemenlu juga telah berkoordinasi dengan pihak PBB untuk menginvestigasi bagaimana kelompok diaspora tersebut dapat masuk dan menyuarakan aspirasi separatis di forum tersebut. Pihaknya berjanji akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.

Kasus ini menjadi sorotan serius bagi pemerintah Indonesia. Insiden ini menyoroti pentingnya pengawasan dan koordinasi yang ketat dalam setiap forum internasional yang melibatkan perwakilan dari Indonesia. Pemerintah diharapkan dapat mengambil langkah-langkah konkret untuk mencegah penyalahgunaan forum internasional oleh pihak-pihak yang ingin memecah belah bangsa.