KPK Temukan Indikasi Penyimpangan Harga dalam Program Makan Bergizi Gratis

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan indikasi penyimpangan harga dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Temuan ini terungkap setelah Ketua KPK, Setyo Budiyanto, bertemu dengan Badan Gizi Nasional (BGN) pada Rabu (5/3) di Gedung Merah Putih KPK. Pertemuan tersebut diprakarsai oleh BGN sendiri yang meminta masukan terkait pengelolaan program MBG mengingat besarnya anggaran yang digelontorkan dan cakupan program yang luas. Setyo Budiyanto menyampaikan bahwa informasi yang diterima KPK mengindikasikan adanya pengurangan harga makanan yang signifikan, dari Rp10.000 menjadi Rp8.000 per porsi.

Meskipun informasi tersebut belum terverifikasi secara resmi, KPK tetap menyampaikannya kepada BGN sebagai langkah preventif. Hal ini penting guna mencegah potensi penyimpangan yang lebih besar di masa mendatang. Ketua KPK menekankan pentingnya tindakan antisipatif untuk mencegah potensi kerugian negara yang dapat ditimbulkan dari selisih harga tersebut dan berdampak pada kualitas gizi makanan yang diterima oleh penerima manfaat. Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyambut baik informasi tersebut dan menyatakan kesediaannya untuk melakukan penyelidikan internal dan perbaikan sistem.

Kekhawatiran akan Penyimpangan di Tingkat Daerah

Setyo Budiyanto juga mengungkapkan kekhawatirannya terkait potensi penyimpangan anggaran di tingkat daerah. Dikarenakan penganggaran program MBG terpusat di tingkat nasional, KPK mengkhawatirkan adanya potensi penyelewengan yang terjadi dalam proses distribusi hingga ke daerah. Analogi 'es batu yang mencair' digunakan untuk menggambarkan bagaimana anggaran yang diawasi ketat di pusat bisa mengalami penyimpangan ketika sampai di daerah.

Transparansi dan Peran Teknologi dalam Pengawasan

KPK menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran program MBG. Setyo Budiyanto mendorong keterlibatan masyarakat sipil, termasuk LSM independen, dalam melakukan pengawasan. Penggunaan teknologi informasi juga disarankan sebagai alat untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan program ini. Dengan teknologi, proses distribusi dan kualitas makanan dapat dipantau secara real-time, sehingga potensi penyimpangan dapat dideteksi sejak dini.

Tanggapan Badan Gizi Nasional

Dalam pertemuan tersebut, Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyatakan komitmennya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan program MBG. Pihak BGN menerima arahan dari KPK untuk melakukan perbaikan-perbaikan sistem, termasuk penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan pengawasan dan mencegah penyimpangan. Pertemuan ini menunjukkan kolaborasi positif antara KPK dan BGN dalam upaya memastikan program MBG berjalan efektif dan bebas dari korupsi.

Kesimpulan

Temuan indikasi penyimpangan harga dalam program MBG oleh KPK menjadi peringatan serius bagi pemerintah untuk meningkatkan pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan anggaran. Kolaborasi antara lembaga negara dan masyarakat sipil, serta pemanfaatan teknologi, menjadi kunci dalam mencegah dan memberantas korupsi dalam program-program yang bersentuhan langsung dengan kepentingan publik seperti program MBG.