Hasan Nasbi Umumkan Pengunduran Diri dari Jabatan Kepala PCO

Kepala Presidential Communication Office (PCO), Hasan Nasbi, secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan yang diemban. Pengumuman ini disampaikan melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, @totalpolitikcom, pada Selasa (29/4/2025). Hasan Nasbi menegaskan bahwa keputusan ini diambil setelah melalui pertimbangan matang dan dalam suasana yang tenang, tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak manapun.

"Ini bukan keputusan yang tiba-tiba dan bukan keputusan yang emosional. Ini rasanya adalah jalan terbaik yang dipikirkan dalam suasana yang amat tenang, dan demi kebaikan komunikasi pemerintah yang akan datang," tulis Hasan Nasbi dalam unggahannya.

Dalam keterangannya, Hasan Nasbi mengungkapkan bahwa surat pengunduran dirinya telah diajukan kepada Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya sejak 21 April 2025. Ia menandaskan bahwa tanggal tersebut merupakan hari terakhirnya bertugas sebagai Kepala PCO.

Keputusan Hasan Nasbi ini membuka ruang bagi figur lain yang dinilai lebih kompeten untuk memegang tampuk kepemimpinan PCO. Ia berharap, dengan memberikan kesempatan kepada orang lain, komunikasi pemerintah dapat berjalan lebih efektif dan optimal di masa mendatang.

Pengunduran diri Hasan Nasbi terjadi setelah sebelumnya muncul kontroversi terkait pernyataannya mengenai teror kepala babi yang dialamatkan kepada redaksi Tempo. Saat itu, Hasan Nasbi menyarankan agar kepala babi tersebut "dimasak saja", yang kemudian memicu berbagai reaksi dari publik.

Presiden Prabowo Subianto sendiri mengakui bahwa pernyataan Hasan Nasbi tersebut kurang bijak dan menimbulkan kegaduhan. Dalam sebuah wawancara, Prabowo menyatakan bahwa Hasan Nasbi telah menyesali perkataannya.

Sebagai informasi tambahan, pada tanggal 17 April 2025, Presiden Prabowo menunjuk Mensesneg Prasetyo Hadi sebagai Juru Bicara Presiden. Penunjukan ini dilakukan di tengah isu perbaikan komunikasi dalam pemerintahan.