Sengketa Lahan Berakhir, Siswa SMK PGRI 24 Kalideres Kembali ke Sekolah pada 1 Mei di Lokasi Baru

Polemik sengketa lahan yang sempat mengganggu kegiatan belajar mengajar (KBM) di SMK PGRI 24 Kalideres, Jakarta Barat, akhirnya menemukan titik terang. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sarjoko mengumumkan bahwa KBM akan kembali berjalan normal mulai 1 Mei 2025, di lokasi yang baru.

Kepastian ini disambut baik oleh para siswa dan guru setelah sebelumnya akses ke sekolah terhambat akibat penggembokan gerbang oleh pihak ahli waris pada Jumat, 25 April 2025. Sarjoko menjelaskan, pihak sekolah telah mengambil langkah proaktif dengan mengajukan permohonan pindah lokasi ke Komplek Kebersihan Nomor 50, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat.

"Tanggal 24 April 2025, SMK PGRI 24 sudah menyampaikan surat permohonan pindah lokasi ke Komplek Kebersihan, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Surat tersebut juga dilampiri surat kesepakatan bersama pengakhiran perjanjian dengan pemilik tanah tertanggal 9 April 2025," ungkap Sarjoko.

Kronologi Kejadian

Sebelumnya, pada Jumat, 25 April 2025, gerbang SMK PGRI 24 Kalideres mendadak digembok oleh pihak yang mengaku sebagai ahli waris lahan. Aksi ini sontak membuat para siswa tidak dapat memasuki area sekolah.

Kejadian penggembokan ini sempat terekam dan menjadi viral di media sosial. Dalam video yang beredar, terlihat sejumlah siswa berdiri di depan gerbang sekolah yang terkunci. Meskipun sempat terhalang, para siswa menunjukkan sikap tenang dan tidak terpancing untuk melakukan tindakan anarkis.

Langkah Cepat Disdik DKI Jakarta

Merespon cepat situasi tersebut, Disdik DKI Jakarta langsung berkoordinasi dengan pihak sekolah dan instansi terkait untuk mencari solusi terbaik. Pemindahan lokasi KBM menjadi opsi yang paling memungkinkan agar proses belajar mengajar tidak terus terganggu.

Dengan adanya lokasi baru, diharapkan para siswa SMK PGRI 24 Kalideres dapat kembali fokus pada pendidikan mereka tanpa terbebani masalah sengketa lahan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk terus mendukung kelancaran proses pendidikan di seluruh wilayahnya.