Jawa Barat Pertimbangkan Wajib Militer untuk Atasi Kenakalan Remaja

Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah menggodok rencana penerapan program wajib militer bagi remaja yang dinilai bermasalah. Inisiatif ini digagas sebagai respons terhadap meningkatnya kekhawatiran terkait kenakalan remaja, seperti keterlibatan dalam geng motor, tawuran, dan penyalahgunaan narkoba yang dianggap semakin meresahkan masyarakat.

Menurut keterangan yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat, program ini direncanakan akan mulai berjalan pada Mei 2025. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah akan menggandeng Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk memberikan pembinaan intensif kepada para remaja yang terpilih.

"Kita sudah lama membahas masalah geng motor, tapi masalah ini tak kunjung selesai. Saat ini, kami bersama para bupati dan wali kota sedang merumuskan langkah konkret untuk mengatasi masalah ini," ujar Dedi Mulyadi di Bandung pada Senin, 28 April 2025.

Program wajib militer ini akan berlangsung selama enam bulan hingga satu tahun. Selama periode tersebut, para remaja akan ditempatkan di kompleks militer atau kepolisian untuk mendapatkan pelatihan disiplin ala militer. Mereka akan dibina untuk menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, tanggung jawab, dan cinta tanah air.

Gubernur Jawa Barat menekankan bahwa program ini ditujukan bagi anak-anak yang orang tuanya sudah tidak mampu lagi mengendalikan perilaku mereka. Meskipun demikian, ia memastikan bahwa pendidikan formal para remaja tersebut tidak akan terganggu. Mereka akan tetap terdaftar di sekolah dan mengikuti pelajaran melalui sistem kelas khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka.

"Anak-anak yang sudah tidak bisa dididik oleh orang tuanya, akan kami wajib militerkan," tegasnya.

Program ini akan dijalankan secara persuasif dengan meminta persetujuan dari orang tua dan pihak sekolah. Tahap awal, program ini akan diimplementasikan di beberapa wilayah di Jawa Barat, termasuk Kota Bandung. Pemerintah daerah saat ini sedang berkoordinasi dengan TNI dan Polri untuk mematangkan teknis pelaksanaan program ini.