Mensos Ingatkan Praktik KKN dalam Rekrutmen Sekolah Rakyat

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menegaskan pentingnya integritas dalam proses penerimaan siswa Sekolah Rakyat, dengan memberikan peringatan keras terhadap potensi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Penegasan ini disampaikan di Padang, Sumatera Barat, pada Selasa (29/4/2025), sebagai respons terhadap inisiatif pemerintah untuk mendirikan Sekolah Rakyat sebagai upaya memutus rantai kemiskinan.

Gus Ipul, sapaan akrab Mensos, menekankan bahwa panitia dan penyelenggara Sekolah Rakyat harus menghindari segala bentuk pelanggaran prosedur. Ide awal Sekolah Rakyat adalah untuk memberikan kesempatan pendidikan yang adil bagi mereka yang membutuhkan, sehingga penyelewengan dalam rekrutmen akan merusak tujuan mulia tersebut. Ia juga meminta kepala daerah untuk secara aktif mengawasi proses rekrutmen agar terhindar dari KKN atau bentuk kecurangan lainnya.

Fokus utama dalam penerimaan siswa adalah pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Desil 1, yang merupakan data keluarga dengan kondisi sosial ekonomi terendah. Mensos menegaskan bahwa siswa harus mendaftar di Sekolah Rakyat yang berada di wilayah tempat tinggal mereka. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan pendidikan benar-benar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berhak.

Inisiatif Sekolah Rakyat sendiri merupakan program prioritas pemerintah yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana peresmian 53 sekolah rakyat dalam tiga bulan mendatang. Program ini diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan dengan memberikan pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Pemerintah menargetkan pembangunan 200 sekolah rakyat setiap tahunnya.

Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa anak-anak dari keluarga dengan pekerjaan sederhana, seperti pemulung, harus memiliki kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup mereka melalui pendidikan. Sekolah Rakyat dirancang untuk memberdayakan mereka agar tidak terjebak dalam siklus kemiskinan yang sama dengan orang tua mereka.

Sekolah Rakyat akan dibangun di daerah-daerah yang memiliki kantong kemiskinan. Setiap sekolah diharapkan dapat menampung sekitar 1.000 siswa setiap tahunnya. Pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 100 miliar untuk operasional setiap Sekolah Rakyat, meskipun jumlah ini dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan masing-masing lokasi. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar menjelaskan bahwa anggaran tersebut akan disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan spesifik setiap sekolah.