Gugatan Rangkap Jabatan Menteri: Uji Materi UU Kementerian Negara di MK

Empat mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia menggugat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka mempersoalkan Pasal 23 huruf c yang mengatur larangan rangkap jabatan menteri, khususnya terkait jabatan sebagai pengurus partai politik. Pasal tersebut melarang menteri merangkap jabatan sebagai pimpinan organisasi yang dibiayai APBN/APBD. Para pemohon meminta MK menafsirkan pasal tersebut sehingga melarang menteri menjadi pengurus partai politik.

Alasan gugatan ini adalah kekhawatiran bahwa rangkap jabatan merusak mekanisme check and balances antara eksekutif dan legislatif, serta mendorong pragmatisme partai yang berpotensi merusak integritas demokrasi. Mereka berpendapat bahwa pengurus partai yang menjadi menteri dapat menodai fungsi partai sebagai penjaga konstitusi. Pertanyaannya, seberapa kuatkah alasan ini dari sudut pandang konstitusional dan demokrasi?

Konstitusionalitas Rangkap Jabatan: Antara Interpretasi dan Keterwakilan

Pasal 23 huruf c UU Kementerian Negara tidak secara eksplisit melarang pengurus partai menjadi menteri. Hal ini membuka ruang interpretasi yang memungkinkan rangkap jabatan asalkan tidak ada benturan kepentingan antara fungsi eksekutif dan peran partai. Sulit untuk menyatakan bahwa rangkap jabatan otomatis melanggar UUD 1945, karena konstitusi tidak secara tegas melarangnya. Tidak ada dasar konstitusional yang kuat untuk menggugat praktik ini.

Prinsip keterwakilan politik seringkali diabaikan dalam perdebatan ini. Partai politik dipilih rakyat untuk menjembatani aspirasi masyarakat dan kebijakan pemerintah. Keterlibatan pengurus partai dalam kabinet adalah wujud representasi politik yang sah. Mewakili partai dalam pemerintahan bukanlah tindakan anti-demokrasi, melainkan pengakuan terhadap peran partai dalam menyuarakan kepentingan rakyat.

Pengurus partai yang dipercaya konstituen memastikan kebijakan pemerintah relevan dengan aspirasi masyarakat. Keterlibatan mereka dalam eksekutif memperkuat representasi politik, bukan merusaknya.

Check and Balances: Legislatif Tetap Berperan

Gugatan ini menyinggung terganggunya check and balances akibat rangkap jabatan. Namun, argumentasi ini perlu dikaji lebih dalam. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, legislatif tetap memiliki kewenangan mengawasi eksekutif, meskipun ada pengurus partai di pemerintahan. Fungsi kontrol legislatif tetap berjalan melalui hak interpelasi, hak angket, dan hak menyampaikan pendapat. Fungsi check and balances tetap terjaga. Peran pengurus partai di kabinet tidak mengurangi kewenangan legislatif untuk mengawasi dan mengkritik kebijakan pemerintah.

Stabilitas Politik dan Efektivitas Kebijakan

Pengurus partai dalam kabinet berperan penting dalam menjaga stabilitas politik dan kelancaran pemerintahan. Partai politik menghubungkan rakyat dan pemerintah, memastikan kebijakan mencerminkan kehendak rakyat. Pengurus partai yang terlibat langsung dalam pemerintahan dapat memastikan kebijakan sejalan dengan aspirasi konstituen mereka. Hal ini memungkinkan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah dan partai dalam merumuskan kebijakan yang lebih terarah dan efektif.

Pragmatisme Politik: Bukan Selalu Negatif

Tudingan pragmatisme partai sebagai penyebab kemerosotan demokrasi perlu dilihat dari sudut pandang yang lebih luas. Pragmatisme dalam politik seringkali dianggap negatif. Namun, dalam banyak kasus, hal itu mempercepat tercapainya konsensus politik dan kebijakan yang lebih realistis. Dalam pemerintahan, pragmatisme seringkali diperlukan untuk memastikan kebijakan dapat dijalankan dengan efektif tanpa terhambat perbedaan politik yang terlalu tajam. Pengurus partai yang menjabat sebagai menteri tidak selalu mendorong pragmatisme yang merugikan, melainkan dapat mempercepat proses pengambilan keputusan yang lebih mengakomodasi kepentingan banyak pihak.

Praktik Rangkap Jabatan: Sebuah Tradisi Politik

Praktik rangkap jabatan telah berlangsung sejak era Susilo Bambang Yudhoyono hingga Joko Widodo. Tidak ada bukti bahwa keterlibatan pengurus partai dalam kabinet telah merusak sistem pemerintahan atau bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi. Pemerintah yang dipimpin oleh partai-partai besar di Indonesia, seperti PDIP, Golkar, dan Demokrat, berhasil mempertahankan stabilitas politik dan kemajuan ekonomi. Perubahan dalam praktik ini hanya akan menambah ketidakpastian politik yang tidak diperlukan.

Legal Standing: Kerugian Konstitusional yang Jelas

Gugatan ini juga perlu mempertanyakan kedudukan hukum (legal standing) para pemohon. Para mahasiswa yang mengajukan gugatan ini harus dapat menjelaskan dengan jelas kerugian konstitusional yang mereka alami akibat praktik rangkap jabatan ini. Tanpa adanya bukti yang menunjukkan bahwa mereka secara langsung dirugikan, gugatan ini bisa dianggap tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

Terlepas dari itu, substansi gugatan ini memang menarik untuk dijadikan diskursus politik lebih luas, karena menyangkut tata kelola pemerintahan dan dinamika politik yang terjadi di Indonesia. Pada akhirnya, putusan yang diambil oleh MK kelak adalah putusan paling sah dan harus dihormati seluruh pihak. MK merupakan lembaga yang berwenang menafsirkan konstitusi.

Apapun hasil dari gugatan ini, kita harus menerima dan taat kepada putusan MK sebagai bentuk penghormatan terhadap konstitusi dan prinsip-prinsip demokrasi yang kita junjung bersama.

Kesimpulan: Menghormati Proses Hukum dan Dinamika Demokrasi

Gugatan terhadap Pasal 23 huruf c Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 terkait rangkap jabatan pengurus partai politik sebagai menteri dalam kabinet Prabowo-Gibran perlu dilihat secara lebih bijaksana. Dalam perspektif penulis, praktik ini bukanlah pelanggaran terhadap konstitusi, melainkan bagian dari dinamika politik yang berkembang dalam demokrasi Indonesia. Dengan prinsip keterwakilan politik, kontrol legislatif yang tetap berjalan, dan peran penting partai politik dalam menjaga stabilitas pemerintahan, tidak ada alasan yang cukup kuat untuk menggugat ketentuan ini. Sebaliknya, rangkap jabatan ini justru dapat memperkuat pemerintahan yang lebih koheren dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Namun, meskipun demikian, kita tetap harus menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di MK. Sikap yang diajukan oleh para penggugat adalah hal yang sah dan normal dalam sistem demokrasi. Setiap warga negara memiliki hak untuk mengajukan gugatan apabila merasa ada ketidaksesuaian atau ketidakadilan dalam penerapan undang-undang. Proses hukum semacam ini merupakan bagian dari mekanisme checks and balances yang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan demokrasi.