Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di wilayah Sumatera menunjukkan tren positif dengan nilai mencapai Rp 17,5 triliun hingga Maret 2025. Dana ini telah menjangkau 270.132 debitur yang tersebar di berbagai provinsi di pulau tersebut. Pencapaian ini disambut baik oleh pemerintah, yang melihat KUR sebagai salah satu instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

Sumatera Utara menjadi wilayah dengan penyaluran KUR tertinggi, mencapai Rp 3,8 triliun. Lampung menyusul dengan Rp 2,5 triliun, diikuti oleh Sumatera Selatan dan Riau yang masing-masing mencatatkan Rp 2,2 triliun. Sumatera Barat berada di urutan kelima dengan Rp 1,9 triliun. Angka-angka ini mencerminkan geliat UMKM di berbagai sektor, yang memanfaatkan KUR sebagai modal untuk mengembangkan usaha mereka.

Wakil Menteri UMKM, Helvi Moraza, menekankan pentingnya penyaluran KUR yang tepat sasaran. Ia mengapresiasi bank-bank penyalur di Sumatera yang telah mengalokasikan 60 persen dana KUR ke sektor produksi. Hal ini sejalan dengan target pemerintah untuk memperkuat sektor riil dan meningkatkan nilai tambah produk UMKM. Selain itu, Helvi juga menyoroti perlunya mempertimbangkan karakteristik geografis Sumatera dalam penyaluran KUR. Mayoritas nasabah KUR di wilayah ini adalah petani dan nelayan, sehingga skema pembiayaan perlu disesuaikan dengan kebutuhan mereka.

Helvi juga menyebutkan bahwa pemerintah menargetkan penyaluran KUR sebesar Rp 300 triliun secara nasional pada tahun 2025, dengan fokus pada peningkatan kualitas penyaluran. Target kualitas mencakup 2,34 juta debitur baru dan 1,17 juta debitur yang berhasil naik kelas (graduasi). Sebanyak 60 persen dari target penyaluran KUR akan diarahkan ke sektor produksi, termasuk pertanian, perikanan, industri pengolahan, dan sektor-sektor lain yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi. Pemerintah berharap KUR dapat menjadi motor penggerak ekonomi rakyat dengan terus menyempurnakan sistem penyaluran dari waktu ke waktu.

Beberapa poin penting yang menjadi perhatian dalam penyaluran KUR di Sumatera antara lain:

• Fokus pada sektor produksi: Pemerintah mendorong bank-bank penyalur untuk mengutamakan sektor produksi dalam penyaluran KUR. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah produk UMKM dan menciptakan lapangan kerja.
• Penyesuaian dengan karakteristik wilayah: Skema pembiayaan KUR perlu disesuaikan dengan karakteristik geografis dan sektor unggulan di masing-masing wilayah. Di Sumatera, mayoritas nasabah KUR adalah petani dan nelayan, sehingga skema pembiayaan perlu disesuaikan dengan kebutuhan mereka.
• Peningkatan kualitas penyaluran: Pemerintah menargetkan peningkatan kualitas penyaluran KUR, termasuk peningkatan jumlah debitur baru dan debitur yang berhasil naik kelas.
• Koordinasi antar lembaga: Penyaluran KUR membutuhkan koordinasi yang baik antara berbagai lembaga, termasuk bank penyalur, lembaga penjamin, dinas KUKM, dan inkubator bisnis.

Diharapkan, dengan penyaluran KUR yang tepat sasaran dan berkualitas, UMKM di Sumatera dapat tumbuh dan berkembang, sehingga mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian regional dan nasional.