Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang membahas isu privatisasi pantai di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Senin (28/4/2025), diwarnai ketegangan yang memuncak hingga nyaris terjadi adu fisik. Insiden tersebut melibatkan Kepala Balai Taman Nasional Komodo (BTNK) dan seorang Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), memperlihatkan betapa sensitifnya isu ini bagi berbagai pihak.

Kericuhan dipicu oleh pertanyaan seorang anggota DPRD Manggarai Barat mengenai aktivitas sebuah perusahaan di kawasan Padar Utara. Anggota dewan tersebut menyoroti tindakan perusahaan yang sebelumnya sempat melarang wisatawan mengunjungi spot wisata tersebut dan mempertanyakan dasar kewenangan perusahaan dalam wilayah Taman Nasional Komodo (TN Komodo).

Kepala BTNK, dalam penjelasannya, mengungkapkan bahwa pelarangan tersebut dilakukan oleh petugas gabungan yang terdiri dari staf Balai TN Komodo dan PT Palma Hijau Cemerlang (PHC). Ia menjelaskan bahwa PT PHC bekerja sama dengan BTNK dalam pengelolaan kawasan, khususnya dalam upaya konservasi di wilayah TN Komodo.

Pernyataan Kepala BTNK ini rupanya memicu reaksi keras dari Ketua LSM yang hadir. Ia menuduh penjelasan tersebut sebagai sebuah sandiwara dan meminta Kepala BTNK untuk berhenti berbicara. Dengan nada tinggi, Ketua LSM tersebut berdiri, menunjuk, dan membentak Kepala BTNK. Situasi semakin memanas ketika Ketua LSM berusaha mendekati Kepala BTNK dengan gestur yang mengancam, hingga nyaris terjadi adu fisik. Untungnya, anggota dewan dan perwakilan LSM lainnya dengan sigap menahan Ketua LSM tersebut.

"Kau dengar dulu kami tidak, kau diam," hardik Ketua LSM dengan suara lantang.

Kepala BTNK, yang merasa tidak terima dengan tuduhan tersebut, sontak turun dari podium dan bergerak ke arah Ketua LSM dengan nada emosional. "Maksudnya apa, maksud apa?" seru Kepala BTNK sambil mencoba mendekati Ketua LSM.

Ketegangan terus berlanjut hingga seorang peserta RDP menyeletuk, "Biar closed saja Pak, semuanya sandiwara!"

Situasi yang semakin tidak kondusif akhirnya mendorong sejumlah anggota DPRD dan perwakilan Ormas-LSM yang hadir untuk menenangkan kedua belah pihak. Ketua LSM dan Kepala BTNK kemudian dibawa keluar ruangan untuk meredakan ketegangan. Insiden ini mencerminkan betapa kompleks dan kontroversialnya isu privatisasi pantai di Labuan Bajo, serta pentingnya dialog yang konstruktif untuk mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak terkait.

Berikut daftar yang menjadi penyebab kericuhan:

• Pertanyaan anggota DPRD Manggarai Barat terkait aktivitas perusahaan di Padar Utara
• Penjelasan Kepala BTNK mengenai kerjasama dengan PT Palma Hijau Cemerlang (PHC)
• Tuduhan Ketua LSM bahwa penjelasan Kepala BTNK adalah sandiwara
• Reaksi emosional dari Kepala BTNK dan Ketua LSM