Inisiatif Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang berencana melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam pembinaan siswa sekolah menengah atas (SMA) yang dianggap bermasalah menuai beragam tanggapan. Program yang digagas oleh mantan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, ini bertujuan untuk memperkuat karakter bela negara dan mengatasi kenakalan remaja, seperti pergaulan bebas dan tindakan kriminal.

Program ini rencananya akan menempatkan siswa yang teridentifikasi bermasalah di barak militer selama enam bulan. Selama masa pembinaan, siswa tidak akan mengikuti kegiatan belajar formal di sekolah. TNI akan berperan aktif dalam menjemput siswa dari rumah dan memberikan pembinaan intensif terkait karakter dan perilaku. Ide ini sontak memicu diskusi hangat di berbagai kalangan, termasuk Komisi X DPR RI dan TNI Angkatan Darat (AD).

Tanggapan dari Berbagai Pihak

• Komisi X DPR RI: Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, mengingatkan akan pentingnya mempertimbangkan hak siswa untuk mendapatkan pendidikan formal yang komprehensif. Ia menekankan bahwa program ini tidak boleh sampai mengabaikan hak-hak dasar siswa dalam mengembangkan potensi mereka secara menyeluruh. Meskipun menyadari potensi pendidikan militer dalam membangun disiplin, Lalu Hadrian Irfani menekankan perlunya kajian mendalam dan melibatkan praktisi pendidikan serta orang tua siswa.

• TNI Angkatan Darat: Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad), Brigjen TNI Wahyu Yudhayana, menjelaskan bahwa kriteria siswa yang akan dikirim ke barak militer meliputi mereka yang terlibat tawuran, geng motor, dan siswa yang sudah tidak dapat dididik oleh orang tua mereka. Brigjen TNI Wahyu Yudhayana juga menegaskan bahwa pengiriman siswa ke barak militer harus didasarkan pada kesepakatan antara pihak sekolah dan orang tua siswa. Kodam III/Siliwangi bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah mempersiapkan kerjasama untuk merealisasikan program ini.

Fokus Program

Program pembinaan di barak militer akan berfokus pada penguatan karakter, etika, pengembangan keterampilan (termasuk keterampilan pertanian), dan pelatihan disiplin. Waktu pelaksanaan program masih menunggu persiapan dari Kodam III/Siliwangi dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Inisiatif ini menuai pro dan kontra. Pihak yang mendukung berpendapat bahwa program ini dapat memberikan solusi bagi permasalahan kenakalan remaja dan meningkatkan karakter siswa. Sementara itu, pihak yang kontra mengkhawatirkan potensi pengabaian hak pendidikan formal siswa dan perlunya kajian yang lebih mendalam sebelum program ini diimplementasikan.

Program ini diharapkan dapat menjadi solusi dalam menangani kenakalan remaja dan membentuk karakter siswa yang lebih baik. Namun, implementasinya perlu dilakukan dengan hati-hati dan mempertimbangkan berbagai aspek agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi siswa.