Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) tengah menghadapi sorotan tajam. Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, mengungkapkan bahwa saat ini lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sumut sedang dalam proses pemeriksaan terkait dugaan tindak pidana korupsi. Pengungkapan ini disampaikan Bobby Nasution dalam forum diskusi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di tingkat daerah.

"Saat ini, di awal masa jabatan saya sebagai Gubernur, ada lima OPD yang sedang diperiksa," ujar Bobby Nasution, menekankan pentingnya integritas dan moralitas bagi seluruh aparatur pemerintahan, bukan hanya pimpinan daerah. Bobby Nasution berharap KPK dapat meningkatkan kehadirannya di Sumatera Utara guna memperkuat sistem pencegahan korupsi. Dia menekankan pentingnya membangun sistem yang bersih sejak awal, sehingga para pemangku kepentingan tidak dihadapkan pada pilihan sulit antara mengikuti arus korupsi atau menjaga integritas.

Bobby Nasution juga mengharapkan KPK menjadi wadah pengaduan, sehingga perbaikan sistem dapat dilakukan secara berkelanjutan. Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK, Agung Yudha Wibowo, dalam kesempatan yang sama, menyampaikan analisis mengenai potensi kerawanan korupsi dalam tata kelola pemerintahan daerah. Agung Yudha Wibowo menyoroti beberapa titik rawan korupsi, diantaranya:

• Perencanaan anggaran yang tidak akuntabel
• Pengadaan barang dan jasa yang berpotensi mengandung kecurangan
• Lemahnya sistem pengawasan
• Praktik jual beli jabatan
• Pelayanan publik yang berbelit-belit

KPK mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk berkolaborasi mengidentifikasi potensi korupsi di setiap lini tata kelola dan menutup celah-celah yang memungkinkan terjadinya tindak pidana korupsi. Agung Yudha Wibowo menegaskan bahwa Pemda dan DPRD sebagai aktor utama di daerah, memiliki peran krusial dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, memacu pertumbuhan ekonomi daerah, dan menumbuhkan demokrasi lokal yang sehat.