Polemik kembali mewarnai rencana pengembangan infrastruktur sepeda di Ibukota. Komunitas Bike to Work (B2W) Indonesia melontarkan kritik terhadap Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta terkait program jalur sepeda. Kritik ini muncul di tengah rencana Dishub untuk memperpanjang jalur sepeda sepanjang 3,8 kilometer pada tahun 2025.

B2W mempertanyakan realisasi pemeliharaan jalur sepeda yang telah ada sejak tahun 2023. Mereka menyoroti hilangnya program evaluasi dan optimalisasi jalur sepeda yang sempat dicanangkan, mempertanyakan kejelasan pelaksanaan dan transparansi anggaran. Menurut B2W, alih-alih fokus pada kebutuhan mendesak akan jalur sepeda yang aman, Dishub DKI justru menganggarkan dana besar, yaitu Rp 37,3 miliar untuk pengadaan 20 unit motor gede (moge) pengawalan berkapasitas 1.600 cc. B2W menilai langkah ini tidak selaras dengan kebutuhan warga akan fasilitas sepeda yang memadai. Mereka berpendapat bahwa anggaran untuk jalur sepeda yang hanya Rp 10 miliar jauh tertinggal dibandingkan dengan alokasi untuk kendaraan bermotor mewah.

Menanggapi kritik tersebut, Kepala Dishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menjelaskan bahwa penambahan dan pemeliharaan jalur sepeda dilakukan secara bertahap. Ia menyatakan bahwa target panjang jalur sepeda yang harus disediakan pada tahun 2025 adalah sekitar 250 kilometer. Saat ini, menurutnya, sudah tersedia jalur sepeda sepanjang 314 kilometer. Dengan demikian, ia mengklaim bahwa target panjang jalur sepeda telah terlampaui. Fokus selanjutnya adalah pemeliharaan jalur sepeda yang sudah ada.

Syafrin juga memberikan tanggapan terkait pengadaan moge pengawalan. Ia menjelaskan bahwa pengadaan mobilitas untuk pengaturan lalu lintas di Jakarta cukup masif, sehingga peremajaan kendaraan dinas operasional tetap dilakukan. Ia menekankan bahwa operasional pengaturan lalu lintas memerlukan dukungan kendaraan yang memadai.

B2W Indonesia mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk merealisasikan pembangunan transportasi berkelanjutan dan memperhatikan keselamatan pengguna jalan non-motor. Mereka menekankan bahwa bersepeda bukan sekadar gaya hidup, melainkan hak atas ruang jalan yang aman, adil, dan setara. B2W menyerukan realisasi nyata program, evaluasi total arah pembangunan transportasi berkelanjutan, serta transparansi anggaran dan akuntabilitas penggunaan dana publik. Mereka mendesak pemerintah untuk lebih serius membangun kota yang ramah bagi semua pengguna jalan, bukan hanya untuk kendaraan bermotor.

Berikut adalah poin-poin yang diserukan oleh B2W Indonesia:

• Realisasi nyata, bukan sekadar target di atas kertas
• Evaluasi total arah pembangunan transportasi berkelanjutan di Jakarta
• Transparansi anggaran dan akuntabilitas penggunaan dana publik