Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Zainal Arifin Paliwang, menyoroti permasalahan krusial yang dihadapi warganya di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, Zainal mengungkapkan bahwa kondisi infrastruktur yang minim dan aksesibilitas yang sulit menjadi penyebab utama ketergantungan masyarakat perbatasan pada negara tetangga, Malaysia.

Keterbatasan ini, menurut Zainal, berdampak signifikan pada pemenuhan kebutuhan pokok warga. Akses yang sulit menuju wilayah perbatasan menyebabkan warga kesulitan mendapatkan bahan makanan dan kebutuhan lainnya, sehingga mereka terpaksa berbelanja ke Malaysia. Ironisnya, kondisi ini membuat warga negara Indonesia seolah lebih bergantung pada Malaysia untuk urusan perut.

"Untung mereka masih NKRI tapi perutnya Malaysia," ujarnya. "Kita ini negara besar, NKRI, kita malu ketergantungan. Semuanya selalu dari Malaysia. Malu sebenarnya,” ujar Zainal dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, Senin (28/4/2025).

Zainal menggambarkan betapa beratnya kondisi jalan dan jembatan di wilayah perbatasan. Untuk mencapai daerah Krayan dari Malinau, misalnya, ia harus menempuh perjalanan darat selama tiga hari dua malam. Bahkan, ia dan rombongannya pernah terpaksa bermalam di pinggir jalan karena kendaraan mereka harus diderek saat hujan.

"Indonesia merdeka sudah mau 100 tahun, tetapi kondisi jalan begini," keluhnya. "Saya pernah, 60 kilometer itu enam jam. Jakarta-Bogor itu tidak sampai satu jam, tetapi di sana itu 60 kilometer enam jam," ungkap Zainal.

Kondisi jembatan yang banyak putus juga menjadi kendala serius. Masyarakat setempat terpaksa membangun jembatan darurat secara swadaya menggunakan batang-batang kayu agar pasokan bahan pokok tetap bisa sampai ke wilayah mereka.

Sulitnya akses menuju kawasan perbatasan juga berdampak pada harga barang-barang kebutuhan pokok yang melambung tinggi. Di Krayan, harga satu sak semen bisa mencapai Rp 900.000, hampir sama dengan harga di Papua.

Pemerintah Provinsi Kaltara sebenarnya telah mengalokasikan anggaran subsidi angkutan orang dan barang ke perbatasan sebesar Rp 15 miliar per tahun. Namun, anggaran ini kemungkinan akan berkurang akibat kebijakan efisiensi.

Saat ini, Pemprov Kaltara sedang menjajaki kerja sama dengan Pemda Kalimantan Timur untuk membangun jalan sepanjang 124 kilometer di wilayah perbatasan. Zainal berharap Komisi II DPR RI dapat mendukung rencana kerja sama ini agar distribusi sembako ke wilayah perbatasan dapat berjalan lebih lancar.

"Kami yang ada di Kaltara 24 km, insya Allah kami akan bekerja keras sehingga sembako itu bukan datang dari Sarawak. Mudah-mudahan sembako-sembako sudah bisa dibawa dari Samarinda. Kami sudah diskusi dengan pejabat-pejabat di Kalimantan Timur, pastinya. Malam minggu, walaupun libur, kami tetap bekerja untuk masyarakat," pungkasnya.

Kondisi Infrastruktur yang Memprihatinkan:

• Jalan yang rusak parah dan sulit dilalui.
• Banyak jembatan yang putus.
• Aksesibilitas yang terbatas ke wilayah perbatasan.

Dampak Keterbatasan Infrastruktur:

• Ketergantungan warga pada Malaysia untuk kebutuhan pokok.
• Harga barang-barang kebutuhan pokok yang melambung tinggi.
• Sulitnya distribusi bantuan dan pasokan ke wilayah perbatasan.

Upaya Pemerintah Daerah:

• Mengalokasikan anggaran subsidi angkutan orang dan barang.
• Menjajaki kerja sama dengan Pemda Kalimantan Timur untuk membangun jalan.