Pakar Pendidikan Kritik Rencana Pendidikan Militer di Sekolah Jawa Barat

Kontroversi Kurikulum Militer di SMA Jawa Barat: Perspektif Pendidikan

Wacana penerapan kurikulum wajib militer di tingkat SMA/SMK di Jawa Barat oleh Pemerintah Daerah menuai kritik dari pengamat pendidikan. Gagasan yang digulirkan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, ini bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan dan karakter siswa melalui kerjasama dengan TNI dan Polri. Namun, pendekatan ini dinilai kurang tepat dan berpotensi kontraproduktif dalam mencapai tujuan pendidikan yang lebih luas.

Weilin Han, seorang pengamat pendidikan, dengan tegas menyatakan bahwa pembentukan kedisiplinan siswa melalui pendidikan militer, apalagi dalam bentuk kurikulum wajib, adalah sebuah kekeliruan. Menurutnya, lingkungan belajar yang ideal adalah yang memberikan kebebasan dan dukungan positif kepada siswa. Dukungan ini akan mendorong siswa untuk memiliki inisiatif (student agency) sehingga mereka lebih mampu mengelola diri sendiri.

Esensi Pendidikan yang Berdaya

Weilin mengacu pada pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menekankan pentingnya ekosistem pembelajaran yang mendukung dan memberikan kemerdekaan kepada siswa untuk mencoba, mencari tahu, dan mempertanyakan. Konsep 'agency' yang dikembangkan oleh OECD dan Michael Fullan dalam Deep Learning, juga menggarisbawahi pentingnya siswa memiliki kemampuan untuk mengelola diri sendiri.

Disiplin, menurut Weilin, seharusnya ditumbuhkan melalui proses pembelajaran yang berkelanjutan, baik dalam kegiatan intra maupun ekstra kurikuler. Pendekatan ini dinilai lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di abad ke-21. Ia menekankan bahwa tanggung jawab utama dalam menciptakan disiplin positif terletak pada orang tua, sekolah, dan pemerintah, melalui kebijakan dan anggaran yang mendukung.

Kritik Terhadap Pelibatan TNI/Polri

Weilin berpendapat bahwa pelibatan TNI atau Polri dalam menciptakan disiplin di sekolah bukanlah solusi yang tepat. Ia menekankan pentingnya ekosistem yang memberikan ruang dan menumbuhkan 'agency' siswa, terutama jika Deep Learning diterapkan. Tujuan yang lebih besar, yaitu mempersiapkan generasi yang siap bersaing di kancah global, membutuhkan pendekatan yang lebih holistik dan berpusat pada siswa.

Wacana pelibatan TNI dan Polri dalam pendidikan karakter di Jawa Barat mencuat setelah Dedi Mulyadi mengumumkan rencana kerjasama dengan kedua institusi tersebut. Program ini direncanakan untuk membina siswa yang terindikasi nakal agar terhindar dari perilaku negatif. Pihak TNI bahkan dikabarkan akan menyiapkan barak untuk mendukung pelaksanaan program tersebut.

Prioritas program ini adalah siswa yang sulit dibina dan terindikasi terlibat dalam pergaulan bebas atau tindakan kriminal. Dedi Mulyadi berharap pendidikan berkarakter ini dapat mengubah perilaku siswa menjadi lebih disiplin dan bertanggung jawab. Selain itu, kurikulum wajib militer juga direncanakan untuk diterapkan di sekolah-sekolah SMA/SMK dengan tujuan membangun generasi muda yang tangguh dan berdaya saing tinggi.

Kehadiran anggota TNI dan Polri di sekolah diharapkan dapat membentuk karakter bela negara di kalangan siswa, menggali potensi siswa di berbagai bidang, dan menghindari siswa dari aktivitas tawuran atau kenakalan remaja lainnya. Setiap sekolah akan memiliki pembina dari TNI dan Polri yang bertugas membentuk karakter siswa serta memetakan bakat mereka.

Kontroversi seputar kurikulum militer ini menyoroti perbedaan pandangan tentang bagaimana membentuk karakter dan disiplin siswa. Sementara beberapa pihak meyakini bahwa pendekatan militer dapat memberikan hasil yang cepat dan efektif, pihak lain berpendapat bahwa pendekatan yang lebih humanis dan berpusat pada siswa akan lebih berkelanjutan dan relevan dengan kebutuhan zaman.