Pendidikan Militer di SMA Jawa Barat: Kontroversi Pendekatan Disiplin

Polemik Pendidikan Militer di SMA Jawa Barat: Relevankah untuk Pembentukan Karakter?

Wacana penerapan pendidikan militer di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat menuai beragam tanggapan. Gubernur Jawa Barat, saat itu, mengumumkan rencana menggandeng Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam program pendidikan karakter di beberapa wilayah Jawa Barat. Program ini, yang rencananya dimulai pada tanggal 2 Mei 2025, menyasar siswa yang dianggap bermasalah, dengan harapan dapat menjauhkan mereka dari perilaku negatif. Selain itu, juga sempat tersiar kabar tentang penerapan kurikulum wajib militer di SMA/SMK mulai tahun ajaran baru.

Seorang pengamat pendidikan, Weilin Han, mengkritisi rencana tersebut. Menurutnya, pendekatan disiplin melalui pendidikan militer atau kurikulum wajib militer adalah sebuah kekeliruan. Ia berpendapat bahwa lingkungan belajar yang ideal adalah yang memberikan kemerdekaan dan dukungan positif kepada siswa, sehingga mereka dapat mengembangkan kemampuan mengelola diri atau "agency".

Argumen Kontra Pendidikan Militer

Weilin Han menekankan bahwa disiplin positif lebih efektif ditumbuhkan melalui proses pembelajaran yang berkelanjutan, baik di dalam maupun di luar kelas. Ia juga menyoroti peran penting orang tua dan pemerintah dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif. Menurutnya, tanggung jawab membentuk karakter siswa bukan berada di tangan instansi di luar pendidikan, karena hal tersebut bukan merupakan tugas pokok mereka.

Weilin menambahkan bahwa ekosistem yang memberikan ruang bagi siswa untuk tumbuh dan mengembangkan "agency" lebih dibutuhkan, terutama jika pendekatan Deep Learning diterapkan. Ia berpendapat bahwa melibatkan TNI dan Polri dalam pendidikan karakter bukanlah solusi yang tepat, dan bahkan jauh dari tujuan yang ingin dicapai.

Program Pendidikan Karakter dengan TNI dan Polri

Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana melibatkan TNI dan Polri dalam program pendidikan karakter di beberapa wilayah. Program ini menargetkan siswa yang sulit dibina dan terindikasi terlibat dalam pergaulan bebas atau tindakan kriminal. Pihak TNI disebut akan menyiapkan barak untuk mendukung pelaksanaan program ini. Tujuan utama dari program pendidikan karakter ini adalah untuk mengubah perilaku siswa menjadi lebih disiplin dan bertanggung jawab.

Selain itu, Pemprov Jabar mewacanakan penerapan kurikulum wajib militer di sekolah-sekolah setingkat SMA/SMK mulai tahun ajaran baru. Tujuan dari kurikulum ini adalah untuk membangun generasi muda yang tangguh dan berdaya saing tinggi. Nantinya, setiap sekolah akan dilengkapi dengan pembina yang berasal dari anggota TNI dan Polri. Kehadiran anggota TNI dan Polri di sekolah bertujuan untuk membentuk karakter bela negara di kalangan siswa, menggali potensi siswa di berbagai bidang, serta menghindari siswa dari aktivitas tawuran, perkelahian antar pelajar, atau kenakalan remaja lainnya.

• Setiap sekolah akan memiliki pembina dari TNI dan Polri yang bertugas membentuk karakter siswa serta memetakan bakat mereka, termasuk bagi yang bercita-cita menjadi tentara atau polisi.

Perdebatan mengenai efektivitas dan relevansi pendidikan militer dalam membentuk karakter siswa terus berlanjut. Sementara pihak pemerintah daerah melihatnya sebagai solusi untuk mengatasi masalah kenakalan remaja dan meningkatkan kedisiplinan, para pengamat pendidikan berpendapat bahwa pendekatan yang lebih humanis dan berpusat pada siswa lebih efektif dalam jangka panjang.