PDI-P Tingkatkan Kewaspadaan Internal Usai Bocoran Dokumen Diduga dari Rusia Singkap Potensi Pengkhianatan

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) kini berada dalam kondisi siaga tinggi menyusul terungkapnya informasi yang mengindikasikan adanya upaya pengkhianatan di dalam tubuh partai. Informasi ini mencuat setelah beredarnya dokumen yang disebut-sebut berasal dari Rusia, yang mengungkap potensi adanya pihak-pihak yang berupaya merongrong dan menghancurkan PDI-P.

Politisi PDI-P, Guntur Romli, menyatakan bahwa situasi internal partai saat ini dipenuhi kewaspadaan. Ia menegaskan bahwa Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, memegang kendali penuh atas arah dan kebijakan partai. Pernyataan ini muncul sebagai respons terhadap kekhawatiran yang berkembang di kalangan kader terkait isu pengkhianatan tersebut.

Guntur Romli menyinggung pernyataan Megawati sebelumnya, pada tanggal 12 Desember 2024, yang mengisyaratkan adanya pihak-pihak yang mencoba mengganggu stabilitas PDI-P. Lebih lanjut, Guntur menyampaikan bahwa kader PDI-P melihat kriminalisasi terhadap Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P, Hasto Kristiyanto, sebagai bagian dari upaya sistematis untuk melemahkan partai.

"Sudah jelas dua putusan pengadilan tahun 2020, Saudara Sekjen tidak terlibat dengan kasus suap," tegas Guntur. Ia mempertanyakan tindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinilai hanya fokus pada Hasto, sementara pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam kasus suap tersebut belum tersentuh hukum. Guntur secara spesifik menyebut nama Rosa Muhammad Thamrin dan Dominggus Mandacan, yang disebut-sebut memberikan suap kepada Wahyu Setiawan sebesar Rp 500 juta. Guntur juga mempertanyakan motif KPK dalam mengusut kasus Hasto, dengan menduga adanya faktor politik di balik tindakan tersebut.

"Kenapa KPK tidak melakukannya pada Rosa dan Mandacan? Apa karena mereka bukan kader PDI Perjuangan atau karena mereka menyetor duit ke KPK sehingga tidak bisa diadili?" tanya Guntur.

Sementara itu, dokumen yang disebut "Dokumen Rusia" yang diserahkan oleh Pengamat Militer Connie Rahakundini Bakrie kepada Wakil Sekjen PDI-P, Yoseph Aryo Adhi Dharmo, masih menjadi misteri. Belum jelas tujuan dari dokumen tersebut, namun keberadaannya telah memicu spekulasi dan kekhawatiran di kalangan internal PDI-P.

Connie Rahakundini Bakrie mengungkapkan bahwa terdapat dua dokumen yang membuatnya merasa khawatir. Dokumen pertama, bernomor 16, berkaitan dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Dokumen kedua, bernomor 7, berisi rencana pembubaran dan penghancuran PDI-P. Selain itu, terdapat juga dokumen yang berisi berbagai kasus korupsi.

"Saya deg-degan dengan dua dokumen itu. Yang lain kan tentang korupsi, apa gitu. Nah, ini ya, ada tanda tangan notaris juga," ungkap Connie.

Connie menambahkan bahwa dokumen tersebut juga memuat informasi mengenai pengkhianat yang berupaya menghancurkan PDI-P. Ia menyebutkan adanya pertemuan rahasia yang melibatkan para penyusup dan pengkhianat. Menurut Connie, Megawati Soekarnoputri telah mengetahui informasi tersebut.

"Ada beberapa orang, tetapi ketika saya sampaikan ke Ibu, Ibu langsung bilang, ‘Saya sudah tahu,’” kata Connie.

Berikut adalah poin-poin penting yang terungkap dari dokumen tersebut:

• Potensi Pengkhianatan: Dokumen mengindikasikan adanya upaya pengkhianatan di dalam tubuh PDI-P.
• Rencana Penghancuran: Terdapat rencana sistematis untuk membubarkan dan menghancurkan PDI-P.
• Keterlibatan Tokoh: Dokumen memuat informasi mengenai pertemuan rahasia yang melibatkan para penyusup dan pengkhianat.
• Pengetahuan Megawati: Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, telah mengetahui informasi mengenai potensi pengkhianatan tersebut.