Polemik kebijakan penghapusan wisuda di tingkat pendidikan dasar dan menengah di Jawa Barat terus bergulir. Mantan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memberikan tanggapan terhadap kritik yang dilayangkan seorang siswi asal Bekasi terkait kebijakan tersebut. Pertemuan antara Dedi Mulyadi dan siswi tersebut berlangsung di Subang, Jawa Barat, akhir pekan lalu.

Sang siswi menyampaikan bahwa wisuda merupakan momen penting dan berkesan dalam perjalanan pendidikan, yang seharusnya tetap diadakan. Namun, Dedi Mulyadi berpendapat bahwa tradisi wisuda lebih pantas diterapkan di jenjang perguruan tinggi, bukan di tingkat TK, SMP, atau SMA. Menurutnya, praktik wisuda di tingkat pendidikan dasar dan menengah hanya terjadi di Indonesia.

Alasan utama pelarangan wisuda ini adalah untuk meringankan beban biaya yang ditanggung orang tua siswa. Dedi Mulyadi berpandangan bahwa manfaat wisuda di tingkat pendidikan rendah tidak sebanding dengan biaya yang harus dikeluarkan orang tua. Ia mencontohkan, banyak orang tua siswa TK yang mengikuti wisuda bahkan tinggal di rumah sederhana.

Meski demikian, siswi tersebut tetap berpendapat bahwa perpisahan sekolah tetap penting sebagai momen terakhir berkumpul bersama teman-teman seangkatan. Ia mengusulkan agar wisuda tetap diadakan dengan biaya yang lebih minim. Menanggapi hal ini, Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa sulit bagi pemerintah untuk mengontrol biaya wisuda jika tetap diizinkan, karena setiap sekolah memiliki standar yang berbeda-beda.

Sebagai solusi alternatif, Dedi Mulyadi menyarankan agar siswa mengadakan perayaan perpisahan secara mandiri, tanpa melibatkan pihak sekolah. Ia mempersilakan siswa untuk berkumpul dan membuat acara perpisahan sendiri, asalkan tidak membawa nama sekolah. Dedi Mulyadi tetap pada pendiriannya untuk melarang wisuda di tingkat TK hingga SMA di Jawa Barat. Kebijakan ini juga bertujuan untuk melindungi sekolah dari potensi praktik penyelewengan dana siswa.

Menurut Dedi Mulyadi, terdapat masalah lain yang lebih mendesak untuk diatasi oleh sekolah-sekolah di Jawa Barat, yaitu masalah tunggakan ijazah. Ia mengungkapkan bahwa total tagihan tunggakan ijazah di Jawa Barat mencapai Rp 1,3 triliun. Oleh karena itu, ia berharap sekolah lebih fokus menyelesaikan masalah ini daripada mengadakan wisuda.