MPR Soroti Premanisme Ormas: Ancam Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Organisasi kemasyarakatan (ormas) yang melakukan tindakan premanisme menjadi sorotan serius dari Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno. Ia mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk bertindak tegas dalam menertibkan aksi-aksi yang meresahkan pelaku usaha dan industri tersebut.

Eddy Soeparno menyampaikan keprihatinannya bahwa praktik premanisme yang mengatasnamakan ormas dapat mengancam iklim investasi di Indonesia. Kondisi ini berpotensi menghambat pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional yang ambisius, yaitu sebesar 8 persen.

"Jika ada pihak-pihak yang mengganggu iklim investasi di Indonesia, itu sama saja dengan mengganggu target pemerintah mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen," tegas Eddy Soeparno dalam keterangan resminya.

Ia menekankan bahwa keamanan dan kepastian hukum merupakan faktor krusial yang menjadi pertimbangan utama bagi para investor dalam menanamkan modalnya. Tanpa jaminan tersebut, investor akan ragu untuk berinvestasi di Indonesia, meskipun potensi keuntungan yang ditawarkan cukup besar.

"Investor berani menanamkan modal di sektor yang infrastrukturnya belum memadai, misalnya belum ada jalan, listrik perumahan, dan lain-lain, asal keamanannya terjamin dan penegakan hukum dilakukan secara konsekuen," jelasnya.

Eddy Soeparno juga menyoroti pentingnya investasi sebagai salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi di tengah berbagai tantangan global. Kinerja ekonomi nasional sangat bergantung pada aliran investasi, terutama di saat daya beli masyarakat melambat dan ekspor produk Indonesia menghadapi hambatan akibat melemahnya harga komoditas dan kebijakan tarif dari negara lain.

"Di tengah melambatnya daya beli masyarakat dan tantangan yang dihadapi ekspor produk Indonesia akibat melemahnya harga komoditas dan penerapan tarif oleh AS, kinerja ekonomi nasional bisa terdongkrak oleh masuknya investasi," kata Eddy.

Lebih lanjut, Eddy Soeparno mengingatkan bahwa Indonesia menargetkan nilai investasi dari dalam dan luar negeri sebesar Rp 1.900 triliun pada tahun 2025. Ia khawatir bahwa hilangnya kepercayaan investor terhadap iklim usaha di Indonesia akan menyulitkan pencapaian target ambisius tersebut.

"Ini bukan angka kecil dan hilangnya kepercayaan investor terhadap iklim investasi di Indonesia akan mempersulit upaya kita untuk mencapai target tersebut," ujarnya.

Oleh karena itu, Eddy Soeparno mendesak pemerintah untuk mengambil tindakan tegas terhadap aksi-aksi premanisme yang dilakukan oleh ormas-ormas tertentu. Ia meyakini bahwa penanganan yang cepat dan efektif akan menunjukkan komitmen pemerintah terhadap dunia usaha dan memberikan sinyal positif kepada para investor.

"Oleh karena itu, semakin dini penanganan dan penegakan hukum terhadap aksi-aksi premanisme tersebut, Indonesia akan mengirimkan sinyal kuat ke dunia usaha bahwa pemerintah tidak mentolerir aksi koboi para preman," pungkas Eddy Soeparno.

Berikut adalah poin-poin penting yang disampaikan oleh Eddy Soeparno:

• Penertiban premanisme berkedok ormas
• Ancaman terhadap iklim investasi
• Hambatan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional
• Pentingnya keamanan dan kepastian hukum bagi investor
• Target investasi Rp 1.900 triliun pada 2025
• Desakan tindakan tegas pemerintah

Tindakan tegas terhadap premanisme ini dinilai krusial untuk menjaga kepercayaan investor dan mencapai target pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan.