Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan penerimaan pajak untuk mencapai target tax ratio yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menekankan pentingnya optimalisasi penerimaan dari sektor-sektor yang selama ini kurang terpantau, termasuk sektor ilegal dan pemanfaatan teknologi digital.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa ekstensifikasi pajak akan dilakukan dengan menggandeng berbagai kementerian dan lembaga terkait. Sektor-sektor ilegal seperti pertambangan ilegal (illegal mining), penebangan liar (illegal logging), dan penangkapan ikan ilegal (illegal fishing) menjadi fokus utama. Koordinasi lintas sektoral ini diharapkan dapat memperkuat pengawasan dan penegakan hukum, sehingga potensi penerimaan pajak dari sektor-sektor tersebut dapat dimaksimalkan.

Selain itu, pemerintah juga berupaya meningkatkan akurasi pencatatan transaksi ekonomi melalui pemanfaatan teknologi digital. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, mempercepat proses profiling wajib pajak, serta membuat pengawasan menjadi lebih efisien dan tepat sasaran. Teknologi digital dinilai sebagai alat yang ampuh untuk merekam transaksi secara lebih akurat dan memastikan pelaksanaan peraturan perpajakan yang lebih adil dan transparan.

Upaya peningkatan tax ratio juga dilakukan melalui perbaikan sistem administrasi perpajakan, termasuk penyederhanaan proses restitusi dan percepatan pemeriksaan pajak. Di sektor kepabeanan, pemerintah berupaya meningkatkan pelayanan impor dengan memberikan kepastian nilai impor, menghapus kuota impor, dan berinvestasi pada alat pemindai X-ray Hyco. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mempermudah proses perdagangan dan meningkatkan efisiensi pengawasan.

Berikut adalah poin-poin utama upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak:

• Ekstensifikasi pajak dari sektor ilegal: Fokus pada pertambangan ilegal, penebangan liar, dan penangkapan ikan ilegal melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
• Pemanfaatan teknologi digital: Meningkatkan akurasi pencatatan transaksi ekonomi, mendorong kepatuhan wajib pajak, dan mempercepat proses profiling wajib pajak.
• Perbaikan administrasi perpajakan: Menyederhanakan proses restitusi, mempercepat pemeriksaan pajak, dan meningkatkan pelayanan impor melalui kepastian nilai impor dan penghapusan kuota impor.
• Investasi pada infrastruktur: Berinvestasi pada alat pemindai X-ray Hyco untuk meningkatkan efisiensi pengawasan di sektor kepabeanan.

Dengan berbagai upaya ini, pemerintah optimis dapat meningkatkan tax ratio secara signifikan dan mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2025-2029. Peningkatan penerimaan pajak ini akan sangat penting untuk mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.