Pemerintah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, tetap berencana melanjutkan pengadaan motor Honda PCX bagi 198 kepala desa sebagai kendaraan operasional, meskipun kebijakan ini menuai berbagai reaksi di masyarakat. Rencana penggantian kendaraan dinas lama, Honda Megapro yang telah digunakan sejak tahun 2009, dengan motor PCX terbaru ini, diperkirakan akan menelan anggaran antara Rp 6,7 hingga 7,9 miliar. Dana tersebut rencananya akan diambil dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) APBD 2024 yang diperkirakan mencapai Rp 50 miliar.

Wakil Bupati Lumajang, Yudha Adji Kusuma, memilih untuk tidak memberikan komentar mendalam terkait pro dan kontra yang muncul di kalangan masyarakat. Menurutnya, perbedaan pendapat dalam menanggapi sebuah kebijakan adalah hal yang wajar. Beliau juga mengakui bahwa dirinya kerap menerima kritik terkait berbagai isu. Meski demikian, Yudha menegaskan bahwa pengadaan motor PCX untuk para kepala desa akan tetap berjalan sesuai rencana. "Nanti kita lihat dulu, Insyaallah tetap (pengadaan motor PCX untuk kades)," ujarnya singkat.

Rencana pengadaan motor PCX ini telah memicu beragam tanggapan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk warga, kepala desa, dan anggota DPRD Lumajang. Sejumlah warga yang menyampaikan pendapatnya secara terbuka menolak kebijakan ini dengan berbagai alasan. Beberapa di antaranya menyoroti kebutuhan mendesak untuk perbaikan infrastruktur yang lebih prioritas, sementara yang lain menekankan pentingnya efisiensi anggaran di masa yang penuh tantangan ini.

Di sisi lain, para kepala desa dan sebagian anggota DPRD Lumajang justru memberikan dukungan terhadap rencana pengadaan motor PCX. Dukungan ini didasari oleh keyakinan bahwa kendaraan operasional yang lebih memadai akan meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan fasilitas yang lebih baik, diharapkan para kepala desa dapat menjalankan tugas-tugas mereka dengan lebih optimal dan responsif terhadap kebutuhan warga.

Berikut adalah beberapa poin yang menjadi perhatian dalam polemik ini:

• Anggaran: Besaran anggaran yang dialokasikan untuk pengadaan motor PCX menjadi sorotan, terutama di tengah kebutuhan mendesak untuk perbaikan infrastruktur.
• Prioritas: Masyarakat mempertanyakan apakah pengadaan kendaraan baru merupakan prioritas yang tepat di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil.
• Efisiensi: Desakan untuk efisiensi anggaran menjadi salah satu alasan penolakan terhadap pengadaan motor PCX.
• Pelayanan: Para pendukung kebijakan berpendapat bahwa motor PCX akan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Lumajang tampaknya tetap berkomitmen untuk merealisasikan rencana ini, meskipun berbagai suara penolakan terus bergema di masyarakat. Perkembangan selanjutnya dari polemik ini akan terus dipantau dan diinformasikan kepada publik.