Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mengumumkan kemajuan signifikan dalam rencana pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) yang akan menghubungkan wilayah tersebut dengan jaringan transportasi Jakarta. Setelah melalui serangkaian uji kelayakan yang ketat, proyek ambisius ini memasuki tahap penandatanganan perjanjian kajian dengan berbagai pihak terkait.

Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie, menyatakan bahwa penandatanganan ini merupakan langkah maju yang krusial dalam mewujudkan proyek MRT. Proses realisasi proyek MRT hingga Tangsel ini membutuhkan waktu yang lama karena melalui berbagai tahapan yang kompleks, mulai dari diskusi kelompok terarah (FGD) hingga studi kelayakan yang mendalam. Koordinasi intensif juga diperlukan dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk PT MRT Jakarta, pemerintah pusat (Kemenko Perekonomian, Bappenas, Kementerian Perhubungan), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Banten, Pemerintah Kabupaten Tangerang, serta Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).

Proses Panjang dan Kompleks

Davnie menekankan bahwa proyek MRT adalah investasi jangka panjang yang membutuhkan perencanaan matang dan koordinasi yang cermat. Prosesnya melibatkan serangkaian tahapan, termasuk identifikasi trase yang paling ideal dan memungkinkan. Selain itu, pembebasan lahan menjadi tantangan tersendiri yang membutuhkan waktu dan perhatian khusus. Ia meminta masyarakat untuk bersabar dan memberikan dukungan agar proyek ini dapat segera terealisasi.

Opsi Pembiayaan yang Fleksibel

Mengenai skema pembiayaan proyek, Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah menyiapkan beberapa opsi yang fleksibel. Opsi-opsi tersebut mencakup:

• Pinjaman antar pemerintah (GtoG), seperti yang digunakan dalam pembangunan MRT Jakarta.
• Kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).
• Swasta murni (pure private).
• Skema pembiayaan alternatif lainnya.

Biaya Pembangunan MRT yang Fantastis

Proyek pembangunan jalur MRT membutuhkan biaya yang sangat besar. Presiden RI sebelumnya, Joko Widodo (Jokowi), pernah mengungkapkan bahwa pembangunan MRT untuk jalur bawah tanah mencapai Rp 1,1 triliun per kilometer pada saat MRT Jakarta dibangun pada medio 2013 lalu. Saat ini, biaya pembangunan per kilometer telah meningkat menjadi Rp 2,3 triliun.

Proyek MRT Jakarta Fase 2A dari Bundaran HI-Kota, yang saat ini masih berjalan, dibangun dengan biaya sekitar Rp 25,3 triliun melalui dana pinjaman kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Jepang.

Pengamat transportasi, Djoko Setijowarno, menekankan bahwa proyek MRT tidak dapat hanya mengandalkan anggaran dari Pemerintah Provinsi Banten atau Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Ia menyarankan agar pemerintah pusat memberikan bantuan pendanaan, sementara pemerintah daerah fokus pada pembangunan transportasi umum penunjang MRT.