Gubernur Jabar Instruksikan Evaluasi Tata Ruang untuk Mitigasi Bencana Hidrometeorologi

Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) tengah gencar melakukan upaya pencegahan bencana alam, khususnya bencana hidrometeorologi yang kerap terjadi di musim hujan. Sebagai langkah strategis, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, telah mengeluarkan instruksi resmi kepada seluruh bupati dan wali kota se-Jawa Barat untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata ruang di wilayah masing-masing. Instruksi tersebut dituangkan dalam surat resmi yang telah disebarluaskan, menekankan pentingnya penataan ruang yang selaras dengan kondisi alam guna meminimalisir risiko bencana.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, menjelaskan bahwa instruksi ini dilatarbelakangi oleh potensi ketidaksesuaian tata ruang yang ada dengan kondisi alam di berbagai daerah di Jawa Barat. Provinsi ini dikenal sebagai wilayah rawan bencana hidrometeorologi, sehingga penataan ruang yang tepat menjadi kunci dalam upaya mitigasi bencana. "Instruksi ini merupakan langkah konkret dari komitmen Pemprov Jabar dalam melindungi masyarakat dari ancaman bencana," ujar Herman dalam keterangan pers di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) dr. Salamun, Bandung, Jumat (7 Maret 2025). Evaluasi ini, lanjut Herman, tidak hanya sekadar pengecekan, tetapi juga meliputi pengendalian lingkungan secara komprehensif.

Herman menekankan pentingnya penegakan aturan dalam tata ruang. Gubernur Dedi Mulyadi, menurutnya, sangat serius dalam hal ini dan telah menegaskan komitmennya untuk memimpin langsung pengawasan di lapangan. Hal ini menunjukkan keseriusan Pemprov Jabar dalam menangani masalah lingkungan dan pencegahan bencana. "Bapak Gubernur sangat tegas dalam hal ini, dan akan menindak tegas siapa pun yang melanggar aturan dan merusak lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tegas Herman.

Lebih lanjut, Herman memaparkan bahwa banyaknya bencana alam di Jawa Barat selama ini berakar pada permasalahan tata ruang yang tidak sesuai peruntukannya. Dengan perbaikan tata ruang yang komprehensif dan sesuai aturan, diyakini potensi bencana alam dapat diminimalisir secara signifikan. "Perbaikan tata ruang merupakan langkah kunci. Dengan ketaatan terhadap aturan tata ruang yang ada, kita bisa mengurangi risiko bencana," imbuhnya. Pemprov Jabar berharap evaluasi ini akan menghasilkan data akurat dan rencana aksi yang terukur untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan berkelanjutan bagi masyarakat Jawa Barat.

Langkah-langkah konkret yang akan dilakukan dalam evaluasi ini antara lain:

• Peninjauan ulang izin pembangunan dan pemanfaatan lahan.
• Penegakan aturan lingkungan hidup dan tata ruang.
• Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan tata ruang.
• Kerjasama antar instansi terkait dalam pelaksanaan evaluasi dan tindak lanjut.
• Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya tata ruang yang baik.

Pemprov Jabar optimistis evaluasi tata ruang ini akan menjadi langkah penting dalam upaya mitigasi bencana hidrometeorologi dan menciptakan Jawa Barat yang lebih aman dan lestari. Komitmen Gubernur Dedi Mulyadi untuk menindak tegas pelanggaran menjadi jaminan keseriusan program ini.