Transisi Energi Berpotensi Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Hingga 1,5 Persen

Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan bahwa transisi energi menuju energi bersih berpotensi signifikan mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 1,5 persen. Proyeksi ini didasarkan pada potensi peningkatan investasi, diversifikasi industri, serta penciptaan lapangan kerja baru di sektor energi terbarukan.

Boby Wahyu Hernawan, Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, menjelaskan bahwa investasi global di sektor manufaktur energi bersih mengalami pertumbuhan pesat. Hal ini didorong oleh kebijakan industri yang suportif dan peningkatan permintaan pasar. Lonjakan investasi ini diharapkan tidak hanya memacu inovasi tetapi juga menciptakan lapangan kerja yang substansial.

"Investasi global dalam manufaktur energi bersih juga sedang berkembang pesat, didorong oleh kebijakan industri yang mendukung dan juga peningkatan permintaan pasar. Lonjakan investasi tidak hanya mendorong inovasi tetapi juga menciptakan lapangan kerja," ujar Boby dalam acara Kesiapan Dana Swasta Indonesia dalam Pembiayaan Iklim, di The Tribrata Hotel & Convention Center, Jakarta, Jumat (25/4/2025).

Sebagai wujud komitmen terhadap transisi energi dan target nol emisi karbon, pemerintah Indonesia telah mengalokasikan anggaran yang signifikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Realisasi anggaran untuk mitigasi perubahan iklim sejak tahun 2016 hingga 2023 mencapai Rp 610,12 triliun.

"Pemerintah Indonesia itu telah merealisasikan anggaran negara rata-rata Rp 76,3 triliun per tahun untuk aksi iklim yang setara dengan 3,2% dari APBN tiap tahunnya, dengan jumlah kumulatifnya sejak 2016 adalah Rp 610,12 triliun," ungkap Boby.

Namun, kebutuhan pendanaan untuk mencapai target nol emisi karbon di Indonesia sangatlah besar. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Indonesia membutuhkan investasi hingga US$ 1 triliun atau setara dengan Rp 16.816 triliun hingga tahun 2060 untuk mencapai target tersebut.

Sementara itu, inisiatif Just Energy Transition Partnership (JETP) memperkirakan bahwa Indonesia membutuhkan dana sebesar US$ 97,1 miliar hingga tahun 2030 dan US$ 580,3 miliar hingga tahun 2050. The International Energy Agency (IEA) bahkan memperkirakan bahwa investasi untuk transisi energi global membutuhkan dana sebesar US$ 4-5 triliun setiap tahun hingga tahun 2030. Dengan demikian, pemerintah Indonesia terus berupaya mencari sumber pendanaan alternatif dan melibatkan sektor swasta untuk memenuhi kebutuhan investasi yang sangat besar ini demi mencapai target nol emisi karbon.

Tantangan Pendanaan Transisi Energi

Besarnya kebutuhan pendanaan untuk transisi energi menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia. Pemerintah terus berupaya untuk menarik investasi dari berbagai sumber, baik dalam maupun luar negeri. Keterlibatan sektor swasta menjadi kunci untuk menjembatani kesenjangan pendanaan yang ada.

• Kebutuhan dana sangat besar hingga tahun 2060.
• Pemerintah terus berupaya mencari sumber pendanaan alternatif.
• Keterlibatan sektor swasta menjadi kunci.

Potensi Manfaat Transisi Energi

Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, transisi energi juga memiliki potensi manfaat lain bagi Indonesia, antara lain:

• Menciptakan lapangan kerja baru di sektor energi terbarukan.
• Meningkatkan ketahanan energi nasional.
• Mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.
• Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Transisi energi merupakan agenda penting bagi Indonesia untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Dengan dukungan dari berbagai pihak, Indonesia diharapkan dapat mencapai target nol emisi karbon dan menjadi negara yang lebih sejahtera.