Pembangunan Sekolah Rakyat di Solo Terhambat Luas Lahan

Pemerintah Kota Solo menghadapi kendala dalam merealisasikan pembangunan sekolah rakyat yang diinisiasi oleh Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Kendala utama terletak pada perbedaan signifikan antara ketersediaan lahan yang dimiliki Pemkot Solo dengan kebutuhan lahan yang diajukan oleh kedua kementerian.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Solo, Budi Murtono, mengungkapkan bahwa Kemensos dan PUPR telah melakukan survei lokasi untuk pembangunan sekolah yang direncanakan meliputi jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Lokasi yang disurvei berada di wilayah Mojosongo. Namun, dalam survei tersebut terungkap bahwa Kemensos dan PUPR membutuhkan lahan seluas 5 hektar, sementara Pemkot Solo hanya mampu menyediakan lahan seluas 0,5 hektar.

"Kemarin sudah disurvei oleh tim dari Kemensos dan Kemen PUPR. Mereka menyampaikan kebutuhan lahan mencapai 5 hektar, sedangkan kita hanya memiliki 0,5 hektar," ujar Budi Murtono di Balai Kota Solo.

Meskipun terjadi perbedaan luas lahan yang signifikan, Budi Murtono menekankan bahwa survei tersebut tetap memberikan gambaran yang jelas kepada Kemensos dan PUPR mengenai potensi pembangunan gedung sekolah dengan lahan yang tersedia. Pemkot Solo menyambut baik upaya Kemensos dan PUPR untuk merealisasikan pembangunan sekolah rakyat di Solo.

"Dengan lahan yang ada, mereka bisa memperkirakan kapasitas gedung sekolah yang dapat dibangun. Mereka juga memberikan apresiasi atas dukungan dari Pemkot Solo," imbuhnya.

Budi Murtono menambahkan, jika lahan yang tersedia memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan, Kemensos dan PUPR akan berupaya untuk membangun sekolah rakyat di kawasan Mojosongo.

Sebelumnya, Wali Kota Solo, Respati Ardi, menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima surat dari Kemensos terkait pendataan calon siswa sekolah rakyat. Rencananya, sekolah rakyat ini akan memulai operasionalnya dengan membuka jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) terlebih dahulu.

"Kami sudah menerima surat dari Kemensos untuk memulai pendataan siswa. Kemungkinan, tahap awal akan dibuka jenjang SMA terlebih dahulu," kata Respati Ardi.

Pendataan calon siswa ini bertujuan untuk memastikan bahwa sekolah rakyat dapat memulai kegiatan belajar mengajar pada tahun ajaran baru 2025.

"Saya telah menerima laporan dari Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan untuk segera memulai pendataan agar dapat beroperasi tepat waktu pada tahun ajaran baru," ungkapnya.

Sekolah rakyat di Solo ini rencananya akan memanfaatkan aset milik Kemensos yang berada di Kompleks Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik (BRSPDF) "Prof Dr Soeharso" di Kecamatan Jebres.

"Di Solo, kita akan menggunakan aset Kemensos di Soeharso. Kami akan segera melakukan pengecekan ke lokasi tersebut," pungkas Respati Ardi.

Beberapa poin penting:

• Kemensos dan PUPR telah melakukan survei lokasi pembangunan sekolah rakyat di Solo.
• Luas lahan yang dibutuhkan 5 hektar, sementara Pemkot Solo hanya menyediakan 0,5 hektar.
• Survei memberikan gambaran kepada Kemensos dan PUPR mengenai potensi pembangunan dengan lahan yang ada.
• Kemensos dan PUPR akan berupaya membangun sekolah jika lahan memenuhi persyaratan teknis.
• Pendataan calon siswa telah dimulai, rencananya dimulai dari jenjang SMA.
• Sekolah rakyat akan memanfaatkan aset Kemensos di BRSPDF "Prof Dr Soeharso".