Aksi Provokatif di Forum PBB Picu Reaksi Keras Indonesia

Sebuah insiden mencoreng jalannya United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues (UNPFII) ke-24 di New York, Amerika Serikat. Sekelompok orang tidak dikenal melakukan aksi provokatif dengan membentangkan spanduk bertuliskan tuntutan kemerdekaan untuk Aceh, Maluku, dan Papua pada Senin (21/4/2025). Aksi yang terekam dalam video amatir ini kemudian viral di media sosial, memicu reaksi keras dari Pemerintah Indonesia.

Video tersebut memperlihatkan bagaimana petugas keamanan PBB dengan sigap bertindak mengamankan spanduk tersebut dan memberikan teguran keras kepada para pelaku. Langkah cepat ini diapresiasi oleh Pemerintah Indonesia yang menilai aksi tersebut sebagai upaya untuk mempolitisasi forum yang seharusnya menjadi wadah diskusi konstruktif mengenai pemberdayaan masyarakat adat.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Roy Soemirat, mengecam tindakan tersebut sebagai penyalahgunaan forum internasional. Ia menegaskan bahwa UNPFII adalah platform bagi negara-negara anggota untuk bertukar pandangan dan pengalaman dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat, dengan tetap menghormati kedaulatan masing-masing negara.

"Forum ini seharusnya dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif, untuk membangun dialog dan mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi masyarakat adat di seluruh dunia," ujar Roy. "Sangat disayangkan ada pihak-pihak yang justru memanfaatkan forum ini untuk menyebarkan propaganda separatis dan mengganggu jalannya diskusi."

Pelanggaran Etika dan Penyalahgunaan Forum

Roy Soemirat menambahkan bahwa aksi tersebut bukan hanya melanggar etika forum, tetapi juga merupakan bentuk ketidakbertanggungjawaban. Ia menjelaskan bahwa meskipun organisasi non-pemerintah (NGO) diperbolehkan berpartisipasi dalam UNPFII, mereka tetap terikat pada aturan dan norma internasional yang berlaku.

"Kehadiran NGO dalam forum ini adalah untuk memberikan masukan dan perspektif dari lapangan, bukan untuk menyebarkan agenda politik tertentu," tegas Roy. "Kami sangat menyayangkan adanya oknum-oknum yang menyalahgunakan kesempatan ini untuk kepentingan pribadi atau kelompok mereka."

Pemerintah Indonesia, kata Roy, telah menyampaikan protes keras kepada PBB atas insiden ini dan meminta agar tindakan serupa tidak terulang kembali di masa depan. PBB sendiri telah memberikan jaminan bahwa mereka akan memperketat pengawasan dan mengambil tindakan tegas terhadap siapa pun yang mencoba mengganggu jalannya forum.

Komitmen Indonesia terhadap Masyarakat Adat

Di tengah insiden ini, Pemerintah Indonesia kembali menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pemberdayaan masyarakat adat di seluruh wilayah nusantara. Pemerintah meyakini bahwa masyarakat adat memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian lingkungan dan melestarikan budaya bangsa.

"Kami akan terus bekerja sama dengan masyarakat adat untuk meningkatkan kualitas hidup mereka, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun budaya," janji Roy. "Kami juga akan terus berupaya untuk melindungi hak-hak masyarakat adat dan memastikan bahwa mereka mendapatkan keadilan dan kesetaraan."

Indonesia berharap insiden di UNPFII ini menjadi pelajaran bagi semua pihak untuk lebih menghormati forum internasional dan tidak menyalahgunakannya untuk tujuan-tujuan yang tidak relevan. Pemerintah Indonesia akan terus aktif berpartisipasi dalam forum-forum internasional untuk memperjuangkan kepentingan nasional dan berkontribusi pada perdamaian dan kemajuan dunia.