PPP Imbau Semua Pihak Fokus pada Isu Ekonomi Global di Tengah Polemik Usulan Pergantian Wakil Presiden

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyerukan kepada seluruh elemen bangsa untuk memprioritaskan penanganan isu ekonomi global yang kian menghangat. Seruan ini muncul di tengah polemik usulan pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang digulirkan oleh sejumlah pihak.

Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP, M Romahurmuziy, menyatakan bahwa meskipun ia menghargai setiap usulan yang berkembang dalam alam demokrasi, energi bangsa saat ini sebaiknya difokuskan untuk menghadapi tantangan ekonomi yang nyata. Menurutnya, situasi geopolitik global yang tidak menentu telah memicu berbagai persoalan ekonomi yang membutuhkan perhatian serius.

"Tentu mekanisme ketatanegaraan juga memiliki prosedurnya sendiri. Sebagai sebuah usulan, kita hargai," ujar Rommy di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (25/4/2025). Ia menambahkan, "Tetapi negeri ini sekarang sedang menghadapi badai ekonomi dunia yang diramalkan banyak orang mengalami perlambatan ekonomi, ya, resesi gitu. Kok sebaiknya kita fokus kepada mengatasi persoalan-persoalan itu."

Rommy menjelaskan bahwa perlambatan ekonomi dapat berdampak luas, termasuk pada sektor tenaga kerja. Sebagai seorang pengusaha, ia merasakan langsung tekanan untuk mempertahankan keberlangsungan bisnis dan lapangan kerja bagi ribuan karyawannya.

Lebih lanjut, Rommy menyoroti ancaman perang tarif yang digaungkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Ia menekankan bahwa kebijakan tersebut tidak bisa dianggap enteng, terutama bagi Indonesia sebagai salah satu negara eksportir ke AS. Dampaknya, menurut Rommy, adalah negosiasi ulang dengan para pembeli yang meminta pembagian beban tarif, yang pada akhirnya dapat menggerus margin keuntungan perusahaan.

"Sebaiknya kita kesampingkan aneka perbedaan dan akhiri seluruh pertikaian. Mari kita berikan dukungan penuh kepada pemerintahan ini dengan mengatasi problem kolektif yang dihadapi seluruh bangsa dunia," ucapnya.

Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyampaikan deklarasi yang berisi delapan poin pernyataan sikap. Deklarasi tersebut ditandatangani oleh ratusan purnawirawan jenderal, laksamana, marsekal, dan kolonel. Beberapa poin yang menjadi sorotan antara lain usulan kembali ke UUD 1945 asli, penghentian proyek strategis nasional (PSN) yang dianggap merugikan masyarakat, penertiban tenaga kerja asing, reshuffle kabinet, pengembalian fungsi Polri, dan usulan pergantian wakil presiden.

Berikut adalah poin-poin deklarasi Forum Purnawirawan Prajurit TNI:

• Kembali ke UUD 1945 asli sebagai Tata Hukum Politik dan Tata Tertib Pemerintahan.
• Mendukung Program Kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Asta Cita, kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN.
• Menghentikan PSN PIK 2, PSN Rempang, dan kasus-kasus yang serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan.
• Menghentikan tenaga kerja asing Cina yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja Cina ke negara asalnya.
• Pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 2 dan Ayat 3.
• Melakukan reshuffle kepada para menteri yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para pejabat dan aparat negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
• Mengembalikan Polri pada fungsi Kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) di bawah Kemendagri.
• Mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.