Pergantian nama Gedung Negara Keresidenan Kacirebonan di Cirebon menjadi "Bale Jaya Dewata" memicu perdebatan di kalangan budayawan dan pemerhati sejarah. Mereka menyayangkan proses perubahan yang dinilai kurang melibatkan partisipasi masyarakat setempat.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cirebon, Agus Mulyadi, mengungkapkan bahwa usulan perubahan nama tersebut pertama kali disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat, saat itu dijabat Dedi Mulyadi, dalam sebuah pertemuan virtual. Meskipun demikian, hingga saat ini belum ada peresmian resmi terkait perubahan nama tersebut.

"Dalam rapat virtual, Bapak Gubernur menyampaikan bahwa seluruh gedung eks keresidenan di Jawa Barat yang menjadi aset provinsi akan mengalami perubahan nama. Saya tidak begitu hafal semua nama barunya, tetapi perubahan juga terjadi di Bogor dan daerah lainnya. Untuk Cirebon, namanya diusulkan menjadi Jaya Dewata," jelas Agus kepada awak media pada hari Jumat.

Menurut Agus Mulyadi, kebijakan perubahan nama ini berlaku untuk seluruh gedung eks keresidenan di wilayah Jawa Barat yang kini berstatus sebagai aset provinsi. Ia menambahkan bahwa nama "Jaya Dewata" memiliki kaitan erat dengan sejarah Cirebon.

"Jaya Dewata adalah nama lain dari Prabu Siliwangi, yang merupakan ayahanda dari Sunan Gunung Jati," imbuhnya.

Agus Mulyadi juga menggarisbawahi bahwa perubahan nama ini masih bersifat internal dan belum diresmikan secara formal. Pemerintah Kota Cirebon, lanjutnya, belum menerima surat keputusan resmi atau pengumuman peresmian nama yang baru.

Pihaknya juga membuka diri terhadap berbagai kritik dan masukan dari masyarakat, khususnya para pemerhati budaya, terkait dengan penamaan gedung tersebut.

"Kami akan menampung semua masukan dari para pemerhati budaya dan sejarah. Masukan tersebut akan kami diskusikan dan sampaikan kepada Bapak Gubernur Jawa Barat pada kesempatan yang tepat," ungkap mantan Pj Wali Kota Cirebon tersebut. Pemerintah Kota Cirebon berjanji akan menjembatani aspirasi masyarakat terkait penamaan gedung bersejarah ini.