Kementerian PUPR Usulkan Proyek Strategis Nasional Baru, Fokus pada Proyek Berdampak Luas dan Perbaikan Proyek Mangkrak

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan 77 proyek sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Jumlah ini menunjukkan adanya perubahan signifikan dibandingkan era pemerintahan sebelumnya, khususnya dalam sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Terdapat pengurangan jumlah proyek PUPR yang masuk dalam daftar PSN, khususnya proyek jalan tol, yang sebelumnya mencapai 33 proyek di era pemerintahan Joko Widodo, kini hanya tersisa 3 proyek. Hal ini mendorong Kementerian PUPR untuk melakukan evaluasi dan mengajukan usulan proyek-proyek baru yang dinilai lebih prioritas dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Menteri PUPR, Dody Hanggodo, menjelaskan bahwa Kementerian PUPR saat ini tengah melakukan proses diskusi intensif dengan Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk menentukan proyek-proyek yang akan diusulkan sebagai PSN baru. Proses ini melibatkan evaluasi menyeluruh terhadap proyek-proyek yang ada, termasuk proyek jalan tol yang sebelumnya telah masuk dalam PSN namun mengalami kendala. "Kami tengah mengevaluasi berbagai proyek, termasuk proyek jalan tol," ujar Menteri Dody dalam konferensi pers di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (21/2/2025). Beliau menambahkan bahwa beberapa proyek telah masuk dalam daftar calon usulan, namun belum dapat diumumkan secara rinci hingga proses evaluasi dan koordinasi antar kementerian selesai. "Ada beberapa proyek yang sudah kami kantongi, namun masih dalam tahap evaluasi dan belum dapat dipublikasikan," tegasnya.

Salah satu fokus utama dalam usulan proyek PSN baru adalah revitalisasi proyek-proyek yang sebelumnya telah masuk dalam PSN namun mengalami kendala dan akhirnya mangkrak. Kementerian PUPR berencana untuk memperbaiki tata kelola dan perencanaan proyek-proyek tersebut agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. "Ada beberapa proyek yang sebelumnya mangkrak dan dicoret dari daftar PSN. Namun, jika kita bisa memperbaiki tata kelolanya dan perhitungannya jelas serta memberikan manfaat bagi masyarakat, maka kita akan mengusulkan kembali proyek tersebut," jelas Menteri Dody. Selain proyek-proyek yang akan direvitalisasi, Kementerian PUPR juga akan mengusulkan proyek-proyek baru yang memiliki dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Kriteria utama dalam pemilihan proyek-proyek ini adalah manfaat yang akan diterima masyarakat, dengan pertimbangan matang terhadap aspek teknis, ekonomi, dan sosial.

Proses pengusulan proyek PSN baru ini menekankan pentingnya koordinasi antar kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan sinergi dan efektivitas pelaksanaan proyek. Kementerian PUPR berkomitmen untuk mengajukan proyek-proyek yang benar-benar prioritas dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi pembangunan nasional. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengusulan dan pelaksanaan proyek-proyek ini menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Upaya untuk meminimalisir proyek mangkrak menjadi fokus utama dalam strategi pembangunan infrastruktur ke depannya, dengan prioritas pada proyek yang benar-benar memberikan manfaat nyata bagi rakyat.

Prioritas Kementerian PUPR dalam usulan PSN baru ini meliputi:

• Revitalisasi proyek mangkrak dengan perbaikan tata kelola dan perencanaan.
• Proyek-proyek baru yang memberikan manfaat besar bagi masyarakat.
• Peningkatan koordinasi antar kementerian dan lembaga terkait.
• Transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek.