Pembangunan pabrik kendaraan listrik BYD dan VinFast di Subang, Jawa Barat, sempat diwarnai gangguan dari organisasi masyarakat (ormas), memicu kekhawatiran tentang iklim investasi di Indonesia. Isu ini mencuat dan menjadi perhatian serius, mengingat potensi dampak negatifnya terhadap kepercayaan investor asing.

Akademisi dari ITB, Yannes Pasaribu, menekankan pentingnya BYD sebagai produsen kendaraan listrik global bagi perkembangan industri otomotif dan ekonomi Indonesia. Gangguan yang terjadi, menurutnya, dapat merusak citra Indonesia di mata investor internasional, menimbulkan keraguan terkait kepastian hukum dan keamanan investasi.

"Reputasi Indonesia sebagai lokasi investasi yang ramah dan menjanjikan terancam, terutama dalam sektor strategis seperti industri EV," ujar Yannes.

Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, mengungkapkan bahwa gangguan ormas dan aksi premanisme sempat menghambat pembangunan pabrik BYD. Informasi ini diperolehnya saat kunjungan ke Shenzhen, China, atas undangan Pemerintah China. Eddy menekankan perlunya tindakan tegas dari pemerintah untuk menjamin keamanan investor.

"Jangan sampai investor merasa tidak mendapatkan jaminan keamanan. Ini adalah hal mendasar bagi investasi," tegas Eddy.

Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo), Moeldoko, juga mengakui adanya gangguan serupa terhadap pembangunan pabrik VinFast. Ia telah berupaya membantu mengatasi masalah tersebut melalui komunikasi dengan pihak terkait.

Moeldoko mengimbau masyarakat untuk turut menjaga iklim investasi yang kondusif. "Kita harus menciptakan iklim investasi yang baik. Ironis jika ada investor yang memberikan peluang kerja malah diganggu," ujarnya, seraya mendukung tindakan tegas Gubernur Jawa Barat.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengklaim bahwa aksi premanisme ormas sudah tidak lagi menjadi masalah. Namun, ia mengungkapkan adanya kendala lain terkait pembebasan lahan. Dedi menjelaskan bahwa masalah utama di Subang adalah praktik percaloan tanah, di mana beberapa pihak mencoba memanfaatkan situasi untuk mendapatkan keuntungan berlebihan dari investasi asing.

"Problem di Subang itu bukan di premanisme, problem di Subang itu adalah di percaloan tanah," kata Dedi.

Beberapa pihak diduga mematok harga tanah sangat tinggi, mencapai puluhan juta rupiah per meter persegi. Pemerintah daerah terus berupaya menyelesaikan masalah pembebasan lahan agar pembangunan pabrik dapat berjalan lancar.

Berikut adalah beberapa hal penting terkait dengan isu ini:

• Dampak Negatif: Gangguan ormas dan aksi premanisme dapat merusak citra Indonesia di mata investor asing dan menghambat investasi.
• Kepastian Hukum: Pemerintah perlu menjamin kepastian hukum dan keamanan bagi investor.
• Peran Masyarakat: Masyarakat diharapkan turut menjaga iklim investasi yang kondusif.
• Pembebasan Lahan: Masalah percaloan tanah menjadi kendala dalam pembebasan lahan untuk pembangunan pabrik.

Isu ini menjadi perhatian serius karena dapat mempengaruhi perkembangan industri kendaraan listrik dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Pemerintah dan pihak terkait perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi masalah ini dan menjaga iklim investasi yang kondusif.