Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengambil langkah tegas dengan menangguhkan sementara penyaluran dana hibah keagamaan. Keputusan ini, diumumkan langsung oleh Gubernur Jawa Barat, merupakan upaya untuk memastikan bahwa setiap bantuan yang diberikan selaras dengan prinsip-prinsip agama, khususnya dalam hal perolehan dan pendistribusian yang adil serta tidak diskriminatif.

Gubernur menekankan bahwa penangguhan ini bukanlah bentuk penolakan terhadap agama, melainkan wujud komitmen untuk melindungi integritas lembaga-lembaga keagamaan. Beliau menyampaikan keprihatinannya atas potensi penyalahgunaan dana hibah oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan agama untuk kepentingan pribadi.

"Bantuan sarana agama harus dikelola dengan cara beragama," tegasnya. Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik, khususnya yang dialokasikan untuk kegiatan keagamaan.

Beberapa poin penting yang menjadi perhatian pemerintah provinsi meliputi:

• Verifikasi Yayasan: Banyak yayasan yang menerima bantuan hibah ternyata belum memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan. Hal ini membuka celah bagi penyalahgunaan dana dan praktik korupsi.
• Motivasi Pendirian Yayasan: Ditemukan indikasi bahwa beberapa yayasan sengaja didirikan semata-mata untuk mendapatkan bantuan hibah, tanpa adanya rekam jejak atau program yang jelas.
• Pendekatan Aspirasi Politik: Penyaluran dana hibah selama ini cenderung didasarkan pada pendekatan aspirasi politik, yang dinilai kurang efektif dan rentan terhadap praktik nepotisme.

Untuk mengatasi permasalahan ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan melakukan beberapa langkah strategis, antara lain:

• Fokus pada Pembangunan Infrastruktur: Prioritas akan diberikan pada pembangunan dan perbaikan infrastruktur madrasah dan lembaga pendidikan keagamaan yang benar-benar membutuhkan bantuan.
• Pendataan yang Akurat: Kementerian Agama akan dilibatkan untuk melakukan pendataan yang akurat dan komprehensif mengenai kebutuhan infrastruktur madrasah di seluruh Jawa Barat.
• Transparansi dan Akuntabilitas: Proses penyaluran dana hibah akan dilakukan secara transparan dan akuntabel, dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan pengawasan yang ketat.

Dengan langkah-langkah ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap dapat menciptakan sistem penyaluran dana hibah keagamaan yang lebih efektif, efisien, dan bertanggung jawab, serta terhindar dari praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang.