Pemerintah Kota Jambi menunda keputusan terkait izin operasional Helen's Play Mart, sebuah tempat hiburan malam yang menuai kontroversi. Langkah ini diambil untuk mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk pandangan dari Lembaga Adat Melayu (LAM) Kota Jambi.

Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha, menjelaskan bahwa konsultasi dengan LAM merupakan bagian penting dari proses pengambilan keputusan. "Kami merasa perlu untuk mendengarkan dengan seksama apa yang menjadi pertimbangan dan nasihat dari LAM," ujarnya saat ditemui di Gedung DPRD Kota Jambi, Kamis (24/4/2025). Pemerintah Kota Jambi saat ini sedang menyusun jadwal pertemuan dengan LAM untuk membahas masalah ini lebih lanjut.

Diza menegaskan, meskipun Pemkot memiliki otoritas untuk mengeluarkan izin, mereka sangat menghargai masukan dari berbagai elemen masyarakat. Tim verifikasi internal Pemkot saat ini sedang bekerja keras memeriksa kelengkapan dokumen perizinan Helen's Play Mart untuk memastikan semua persyaratan terpenuhi. Proses verifikasi ini mencakup tinjauan terhadap aspek legal, dampak lingkungan, dan potensi pengaruh sosial dari tempat hiburan tersebut.

Penolakan terhadap keberadaan Helen's Play Mart juga datang dari Anggota DPRD Kota Jambi, Muhammad Zayadi. Ia menyoroti beberapa pelanggaran aturan terkait lokasi usaha yang dianggap tidak sesuai. "Lokasinya berdekatan dengan fasilitas penting seperti rumah dinas Gubernur, tempat wisata religi, dan rumah sakit. Ini jelas tidak sesuai dengan tata ruang kota dan dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, terutama generasi muda," tegas Zayadi.

Zayadi menambahkan bahwa DPRD Kota Jambi mendukung investasi yang berkelanjutan dan memberikan manfaat positif bagi masyarakat. "Kami tidak anti terhadap investasi, tetapi kami menolak investasi yang berpotensi merusak moral dan nilai-nilai luhur masyarakat Jambi," tandasnya.

Debat mengenai Helen's Play Mart ini menyoroti kompleksitas dalam menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian nilai-nilai budaya dan sosial. Keputusan akhir Pemerintah Kota Jambi akan sangat bergantung pada hasil konsultasi dengan LAM dan pertimbangan dari berbagai pihak terkait.