Masa depan investasi kendaraan listrik di Indonesia diterpa isu kurang sedap. Selain pabrikan otomotif asal China, BYD, ternyata perusahaan otomotif asal Vietnam, VinFast, juga mengalami gangguan serupa dari oknum organisasi masyarakat (ormas) dalam proses pembangunan pabriknya di Indonesia.

Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo), Moeldoko, mengungkapkan bahwa dirinya telah menerima laporan terkait gangguan yang dialami VinFast. Perusahaan tersebut telah mengakuisisi lahan seluas 120 hektare di Subang, Jawa Barat, untuk membangun pusat produksi kendaraan listrik yang menyasar segmen pasar menengah. Harga jual mobil listrik VinFast diperkirakan akan berkisar antara Rp 200 juta hingga Rp 600 juta.

VinFast sendiri telah mengalokasikan investasi awal sebesar USD 1,2 miliar, atau setara dengan Rp 18 triliun, untuk jangka panjang di Indonesia. Pabrik VinFast direncanakan memiliki kapasitas produksi hingga 50 ribu unit per tahun, dengan target penyerapan tenaga kerja antara 1.000 hingga 3.000 orang.

Isu ini mencuat setelah sebelumnya mencuat laporan mengenai gangguan premanisme ormas terhadap pembangunan pabrik BYD. Moeldoko menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam menjaga iklim investasi yang kondusif. Ia menghimbau agar seluruh elemen masyarakat Indonesia turut menciptakan iklim investasi yang baik, mengingat situasi dunia usaha yang penuh tantangan. Moeldoko menyayangkan jika peluang kerja yang diciptakan oleh investor justru terhambat oleh tindakan oknum yang tidak bertanggung jawab. Dirinya juga memberikan dukungan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menindak tegas segala bentuk premanisme yang menghambat investasi.

Informasi mengenai gangguan terhadap pabrik BYD pertama kali diungkapkan oleh Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno. Beliau mendapatkan informasi ini saat menghadiri undangan Pemerintah China dalam kunjungan di Shenzhen, China. Eddy Soeparno menyampaikan keprihatinannya melalui akun Instagramnya, menyoroti adanya permasalahan terkait premanisme ormas yang mengganggu pembangunan fasilitas produksi BYD. Ia menekankan perlunya ketegasan pemerintah dalam menangani permasalahan ini.

Sementara itu, Head of Marketing PR and Government Relation BYD Motor Indonesia, Luther T Panjaitan, mengklaim bahwa pembangunan pabrik BYD berjalan sesuai rencana tanpa kendala berarti. Fasilitas produksi mobil listrik BYD dibangun di area Fase 2 Subang Smartpolitan, Jawa Barat, dengan investasi mencapai Rp 11,7 triliun. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan bahwa pabrik BYD di Indonesia akan menjadi pabrik otomotif terbesar di ASEAN. Saat ini, luas lahan pabrik BYD mencapai 108 hektare dan telah diputuskan untuk diperluas menjadi 126 hektare. Rencananya, BYD Indonesia akan meningkatkan kapasitas produksi dari 150.000 unit per tahun. Selain itu, perusahaan juga membuka peluang untuk pengembangan fasilitas baterai dan kendaraan jenis Plug In Hybrid Electric Vehicle (PHEV) premium pada awal tahun depan. Peningkatan kapasitas produksi ini diharapkan dapat menyerap tambahan tenaga kerja dari 8.700 orang menjadi 18.814 orang. Pembangunan pabrik ini ditargetkan untuk memulai produksi komersial pada awal 2026.

Berikut adalah poin-poin penting terkait permasalahan ini:

• Gangguan Ormas: Oknum ormas diduga menghambat pembangunan pabrik VinFast dan BYD.
• Lokasi: Pabrik VinFast dan BYD berlokasi di Subang, Jawa Barat.
• Investasi: VinFast menginvestasikan USD 1,2 miliar, sementara BYD menginvestasikan Rp 11,7 triliun.
• Kapasitas Produksi: Pabrik VinFast menargetkan 50 ribu unit per tahun, sementara BYD berencana meningkatkan kapasitas produksi dari 150 ribu unit per tahun.
• Tenaga Kerja: Pabrik VinFast menargetkan penyerapan 1.000-3.000 tenaga kerja, sementara BYD berencana menambah tenaga kerja menjadi 18.814 orang.
• Dukungan Pemerintah: Pemerintah diharapkan bertindak tegas terhadap premanisme ormas yang menghambat investasi.

Situasi ini menjadi perhatian serius bagi iklim investasi di Indonesia, terutama di sektor kendaraan listrik yang tengah berkembang pesat. Ketegasan pemerintah dalam menindak oknum yang menghambat investasi sangat diperlukan untuk menjaga kepercayaan investor dan mendorong pertumbuhan ekonomi.