Pengendalian Banjir Jakarta Diajukan sebagai Proyek Strategis Nasional

Pemerintah tengah mempertimbangkan untuk memasukkan pengendalian banjir Jakarta ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) periode 2025-2029. Usulan ini merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Saat ini, proyek pengendalian banjir Jakarta belum tercantum dalam daftar indikatif PSN 2025-2029. Menteri PUPR, Dody Hanggodo, mengungkapkan rencana pengajuan tersebut dalam konferensi pers di Jakarta pada Jumat, 7 Maret 2025. Beliau menekankan pentingnya kerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta untuk memastikan kelancaran proses pengajuan dan implementasi proyek ini nantinya.

Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Lilik Retno Cahyadiningsih, menjelaskan bahwa usulan tersebut masih menunggu regulasi lebih lanjut, khususnya terkait peraturan presiden (Perpres) yang mengatur pengendalian banjir di wilayah Jabodetabek atau Jakarta. Meskipun demikian, rencana pengendalian banjir telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Fleksibilitas dalam daftar PSN, sebagaimana tercantum dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2025, memungkinkan penambahan proyek baru yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, termasuk proyek pengendalian banjir ini. Proses penyusunan PSN melibatkan mekanisme Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dengan mempertimbangkan kesiapan pembangunan, ketersediaan anggaran, dan persetujuan Presiden.

Proses penetapan proyek PSN dilakukan secara bertahap dan setiap tahunnya dilakukan evaluasi serta penyesuaian berdasarkan berbagai faktor. Pemprov DKI Jakarta sendiri telah menyiapkan langkah-langkah konkret untuk mengatasi masalah banjir, dengan fokus utama pada revitalisasi Kali Ciliwung. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menyatakan bahwa pengerukan waduk dan sungai merupakan bagian integral dari program 100 hari kerja bersama Gubernur Jakarta, Pramono Anung. Ia menambahkan bahwa dengan masuknya proyek pengendalian banjir ke dalam PSN, upaya pembenahan Kali Ciliwung akan menjadi lebih terarah dan terintegrasi.

Pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran yang signifikan untuk proyek ini, meskipun jumlah pasti belum diungkapkan secara resmi. Keterlibatan pemerintah pusat dalam PSN diharapkan dapat memberikan dukungan finansial dan teknis yang memadai untuk memastikan keberhasilan proyek pengendalian banjir Jakarta dan sekitarnya. Pengajuan ini menandakan komitmen pemerintah dalam mengatasi permasalahan banjir yang selama ini menjadi tantangan besar bagi ibu kota dan sekitarnya. Dengan adanya dukungan dari PSN, diharapkan proses pengendalian banjir dapat berjalan lebih efektif dan efisien, serta memberikan solusi jangka panjang untuk mengatasi masalah ini.

• Langkah-langkah konkret Pemprov DKI Jakarta: Pengerukan waduk dan sungai, fokus pembenahan Kali Ciliwung.
• Status usulan: Menunggu regulasi lebih lanjut, khususnya Perpres terkait pengendalian banjir Jabodetabek/Jakarta.
• Sumber pendanaan: Anggaran pemerintah pusat, jumlah belum dipublikasikan.
• Kerangka Kerja: Kerjasama antara Kementerian PUPR dan Pemprov DKI Jakarta, terintegrasi dengan RPJMN 2025-2029 dan mekanisme RKP.
• Tujuan: Pengendalian banjir di Jakarta secara komprehensif dan berkelanjutan.