Batam Center Jadi Jalur Favorit Pengiriman TKI Ilegal

Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) meningkatkan pengawasan di Pelabuhan Internasional Batam Center, Kepulauan Riau, setelah terindikasi menjadi jalur utama pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal. Menteri P2MI, Abdul Kadir Karding, melakukan inspeksi mendadak (sidak) untuk meninjau langsung proses keberangkatan dan mengidentifikasi potensi celah yang dimanfaatkan oleh sindikat pengiriman TKI non-prosedural.

"Kami menerima laporan adanya peningkatan signifikan TKI yang berangkat melalui jalur tidak resmi, dan Batam Center menjadi salah satu titik yang paling sering digunakan," ujar Abdul Kadir saat melakukan kunjungan.

Inspeksi tersebut dilakukan sebagai respons terhadap data yang menunjukkan peningkatan drastis jumlah TKI ilegal yang dipulangkan. Pada tahun sebelumnya, tercatat lebih dari seribu kasus pemulangan TKI ilegal. Namun, angka ini melonjak tajam pada tahun berjalan menjadi lebih dari dua ribu kasus. Data ini mengindikasikan bahwa Pelabuhan Batam Center menjadi tempat transit utama bagi calon pekerja migran ilegal dari berbagai daerah di Indonesia.

Modus Operandi dan Tantangan Pengawasan

Modus operandi yang umum digunakan adalah dengan memanfaatkan visa turis dan paspor wisata sebagai kedok untuk bekerja di luar negeri, terutama di negara tetangga seperti Singapura. Para pekerja migran ini seringkali tergiur dengan iming-iming gaji tinggi tanpa menyadari risiko yang menanti mereka.

Menteri Abdul Kadir Karding menyoroti beberapa tantangan dalam pengawasan, termasuk penggunaan autogate yang meskipun mempercepat proses imigrasi, namun juga mempersulit deteksi potensi TKI non-prosedural. Ia menekankan perlunya peningkatan kemampuan profiling petugas imigrasi untuk mengidentifikasi individu yang berpotensi menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Selain itu, integritas petugas juga menjadi perhatian utama, untuk mencegah adanya praktik korupsi atau kolusi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pengiriman TKI ilegal.

Langkah Strategis dan Koordinasi Lintas Sektoral

Untuk mengatasi masalah ini, Kementerian P2MI telah berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk Kementerian Hukum dan HAM (Imigrasi) dan Kepolisian Republik Indonesia. Kerjasama ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan, meningkatkan penegakan hukum, dan memberikan perlindungan yang lebih baik kepada calon pekerja migran.

Abdul Kadir menekankan bahwa penanganan masalah TKI ilegal bukan hanya tanggung jawab satu kementerian, tetapi merupakan isu kemanusiaan yang memerlukan kerjasama lintas sektoral. Ia mengajak semua pihak untuk bersinergi dalam memberantas praktik pengiriman TKI ilegal dan melindungi hak-hak pekerja migran Indonesia.

Beberapa poin penting yang menjadi fokus perhatian:

• Peningkatan Profiling Petugas: Meningkatkan kemampuan petugas dalam mengidentifikasi calon TKI non-prosedural.
• Pengawasan Autogate: Memastikan adanya petugas yang melakukan penyaringan lebih lanjut di balik sistem autogate.
• Integritas Petugas: Menjaga integritas petugas untuk mencegah praktik korupsi dan kolusi.
• Koordinasi Lintas Sektoral: Memperkuat kerjasama dengan kementerian dan lembaga terkait.
• Penegakan Hukum: Meningkatkan penegakan hukum terhadap pelaku pengiriman TKI ilegal.

Diharapkan dengan langkah-langkah strategis ini, Pelabuhan Batam Center tidak lagi menjadi jalur favorit bagi pengiriman TKI ilegal, dan para pekerja migran Indonesia dapat bekerja di luar negeri secara aman dan terlindungi.